Pengamat Heran Bawaslu Minta Tunda Pilkada karena Beririsan dengan Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Yusfitriadi dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) turut menyoroti alasan di balik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengusulkan supaya Pilkada 2024 ditunda. 

Menurutnya lembaga penyelenggara itu sudah paham ihwal akan beririsannya pemilu dengan pilkda pada 2024 mendatang sejak Pemilu Serentak diputuskan. 

Ia heran kenapa Bawaslu kemudian baru-baru ini memikirkan soal bakal bersinggungan dua kegiatan pemungutan suara itu. 

"Ditunda alasannya tahapan. Ini kan bukan hari ini, jadi dulu ketika pemilu diputuskan pemilu serentak, satu tahun, itu kan sudah diketahui tahapannya beririsan, kenapa baru ngomong hari ini, kan aneh," kata Yus, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023). 

"Ada apa Bawaslu kemudian alasannya beririsan hari ini? minta pilkada mengusulkan ditunda," sambungnya. 

Baca juga: Bawaslu RI Usul Tunda Pilkada, Komisi II DPR: Mengada-ada

Kemudian, Yus juga melihat alasan Bawaslu untuk menunda pilkada adalah ihwal keamanan.

Menurutnya, hal itu juga harusnya sudah jadi bahan pemikiran sejak Pemilu Serentak disepakati.

"Begitupun dengan alasan keamanan. Saya pikir alasan kemanan sama aja kan," kata Yus.

"Mungkin keamanan pun beririsan dengan tahapan, tapi keamanann apa dan itu harusnya sudah diprediksi sejak awal, kenapa baru ngomong hari ini," ia menambahkan. 

Lebih lanjut, Yus merasa janggal melihat Bawaslu yang khawatir terkait sumber daya pengamanan yang tidak tercukup akibat tahapan yang beririsan.

Menurutnya justru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang harus berujar demikian melihat dari kapasitas dan jangkauan tugasnya. 

"Kan Bawaslu cuman memastikan tidak masuk wilayah-wilayah teknis penyelenggaraan, tapi Kenapa kemudian Bawaslu yang ngomong," tuturnya.

"Saya pikir aneh dan dikhawatirkan ada mengandung orientasi politik dengan kepentingan pilkada," tandas Yus. 

Baca juga: Pengamat Sebut Alasan Bawaslu Supaya Jadwal Pilkada 2024 Diundur Kurang Tepat

Sebagaimana diketahui, Bawaslu mengusulkan opsi untuk menunda Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merasa potensi permasalahan terbesar dan paling banyak biasanya dalam gelaran Pilkada 2024.