Dari Polemik Petugas Partai, Isu Jokowi Ketua Umum PDIP hingga Gibran Dicap Pembangkang

"Artinya, Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak 'bermain sendiri' hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan PDIP," ucap Umam.

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP

Sehari sebelum Megawati berpidato di Rakernas IV PDIP 1 Oktober 2023 lalu, Guntur Soekarnoputri yang merupakan keluarga Soekarno, mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum PDIP.

Usulan Guntur disampaikan melalui sebuah opininya di Harian Kompas pada Sabtu (30/9/2023).

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi Presiden RI.

Usul Guntur itu mengemuka dan menimbulkan polemik. Ditanggapi sejumlah elite PDIP, pengamat hingga Jokowi sendiri bersuara.

"Waduh, saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Bahkan Megawati sempat mengatakan untuk menjadi Ketua Umum PDI-P, ia yang mulanya kader biasa harus melalui berbagai proses.

Menurut Megawati  tidak ada cerita orang masuk PDI-P langsung menjadi ketua umum.

"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih, dan itu melanggar AD/ART," kata Megawati.

Gibran Dicap Membangkang

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023) lalu menyebut Gibran putra Jokowi sebagai pembangkang karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terkait langkah Gibran yang secara resmi telah menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.