Pilpres 2024
3 Alasan Brahma Aryana Gugat Putusan MK 90, Singgung Ketidakpastian Hukum hingga Konflik Kepentingan
Ini tiga alasan Brahma Aryana menggugat putusan 90 terkait batas usia capres-cawapres yaitu terkait ketidakpastian hukum hingga konflik kepentingan.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
Dia lalu mengambil langkah awal dengan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya saat ini, Viktor Santoso Tandiasa.
"Kami beretmu dalam pelatihan PHPU tanggal 16 Oktober 2023 yang diadakan oleh MK. Di sana kami berdiskusi, dan kemudian sepakat untuk maju bersama."
"Saya sebagai pemohon dan Bang Viktor sebagai kuasa hukum saya," katanya.
Jawaban Bram saat Gugatannya Dikabulkan tapi Harus Berlaku di Pemilu 2029

Ketua MKMK, Jimly Asshidiqie sempat mengungkapkan gugatan Bram jika dikabulkan, harus berlaku di Pemilu 2029 karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers seusai sidang etik terhadap sembilan hakim MK di Gedung MK, Selasa (7/11/2023) kemarin.
Menanggapi hal itu, Bram mengaku bingung.
Dia pun lalu mempertanyakan terkait keabsahan putusan 90 yang tetap diputuskan berlaku meski Pemilu 2024 sudah berjalan.
Dia menganggap aturan semacam itu menunjukan adanya standar ganda dalam penerapan putusan MK soal Pemilu.
"Ini juga agak gimana gitu ya, mas. Argumentasi Prof. Jimly ini kan karena permainan (proses pemilu) sudah jalan."
"Lantas, apa bedanya dengan putusan 90 yang merubah peraturan syarat usia calon di tengah proses Pemilu? Mengapa dalam perkara 141 malah dibilang dapat berlaku pada (Pemilu) 2029? Terlihat sekali standar gandanya," ujarnya.
Bram menganggap seharusnya gugatan yang diajukannya ini bisa menjadi solusi untuk mengubah putusan 90 tersebut.
"Seharusnya karena sudah membuktikan bahwa terdapat pelanggaran etik berat dalam putusam 90 terhadap beberapa hakim, justru perkara 141 ini jadi solusi atas putusan yg problematik itu," tegasnya.
Baca juga: Putusan MKMK: Bukti Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Masih Terjaga
Ketika ditanya kecewa atau tidak jika gugatannya dikabulkan tetapi harus berlaku di Pemilu 2029, Bram tidak menjawab dengan gamblang.
Ia hanya mengatakan gugatan yang dilayangkannya untuk memastikan kepastian hukum dan legitimasi Pemilu 2024.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.