Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024, Jokowi: Jika Ada Bukti Bisa Bawa ke Bawaslu atau MK

Sementara itu, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus yang fokus mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 termasuk mengumpulkan berbagai temuan di lapangan.

PDIP meyakini terjadi kecurangan yang sudah masif dan sangat melewati batas di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi berbagai kondisi kekinian setelah pencoblosan dan hitung cepat Pemilu 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto.

Baca juga: Siapkan Laporan Kecurangan, Timnas AMIN: Ada Pengerahan Kepala Desa yang Masif

Mengenai adanya operasi kecurangan di Pilpres 2024, kata Hasto, hal itu memang sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi.

Hasto juga menekankan elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi, begitu juga para guru besar turut bersuara.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," ujar Hasto.

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," tambahnya.

Tim khusus ini, tambah politisi asal Yogyakarta ini, diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi.

Baca juga: Kata Anies soal Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 di Luar Negeri: Semoga Tak Terjadi di Indonesia

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.

Sekretaris TP ini turut menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024 meski produknya memang tidak bisa dijadikan patokan mengingat penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI.

Namun, lanjut Hasto, dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.

"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.

"Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih."

Baca juga: Soal Kecurangan Pemilu 2024, Timnas AMIN Peringatkan: Bendungan bisa Jebol. Jangan Main-main!

"Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi ini yang kemudian kami lihat, kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi, kalau berburu itu nembaknya berlebihan," tegas Hasto.