Selasa, 30 September 2025

Pilpres 2024

Dissenting Opinion, Hakim MK Ini Khawatir Politisasi Bansos di Pilpres Ditiru saat Pilkada

Saldi menyatakan keyakinannya soal politisasi bantuan sosial (bansos) masif dilakukan saat tahapan kampanye dan pemungutan suara pemilu 2024.

Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang sengketa pemilu 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). Sidang dengan agenda putusan perselisihan hasil pilpres 2024 dihadiri para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tribunnews/Jeprima 

"Terdapat fakta pembagian bantuan sosial yang lebih masif jelang pemilu, keterlibatan menteri bagi - bagi bansos sembari memberi pesan bersayap, while Menteri Sosial malah tidak membagikan bansos," kata Saldi.

Saldi menyebut pembagian bansos yang terkait penggunaan anggaran negara demi memenangkan paslon tertentu bisa jadi celah hukum dan bisa ditiru di masa mendatang. 

Sehingga dirinya berkeyakinan dalil pemohon soal politisasi bansos adalah beralasan menurut hukum. 

"Saya berkeyakinan dalil pemohon soal politisasi bansos beralasan menurut hukum," terang Saldi.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved