TAG
Saldi Isra
Berita
Foto (14)
-
Mahasiswi Minta MK Hapus Syarat Usia Calon Kepala Desa, Saldi Isra: Kalau Kami Ubah, Ribut Lagi
Mereka yang saat ini berumur 20 tahun hendak agar syarat usia minimal calon kepala desa paling rendah 25 tahun saat mendaftar, dihilangkan.
-
Gugatan Terhadap KUHP dan KUHAP Baru Mengantre Untuk Diuji di MK, Saldi Isra: Kami Siap Menghadapi
Wakil Ketua MK Saldi Isra mengaku siap memroses pengujian pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP.
-
Arman Maulana Bertopang Dagu Simak Putusan Uji Materi UU Hak Cipta di Ruang Sidang MK
Armand Maulana menyaksikan secara langsung sidang pembacaan putusan MK untuk Perkara 28/PUU-XXIII/2025 tentang Undang-Undang Hak Cipta.
-
Hakim MK Sedih Dengar Kepala BNPB Sebut Banjir Sumatera Hanya Mencekam di Medsos
Hakim MK Saldi Isra sedih dengar bencana Sumatera disebut ribut di medsos, sidang uji UU TNI soroti seleksi TNI dan komunikasi publik pejabat.
-
MK Wajibkan Keterwakilan Perempuan di Semua AKD DPR, Tak Lagi Terkurung di Komisi Sosial
MK menetapkan bahwa setiap unsur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR wajib memiliki keterwakilan perempuan.
-
MK Jelaskan Alasan Kenapa Penting Keterwakilan Perempuan Setara dalam Pimpinan AKD
MK menilai mekanisme pemilihan pimpinan AKD yang berlaku selama ini justru membuka celah bagi terpinggirkannya perempuan
-
Hakim MK Cecar Pihak Kemendikti Saintek Terkait Pembahasan UU Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan
Saldi menegaskan jawaban dari Kemendikti Saintek penting sebelum MK memutus perkara. Mengingat UU Kesehatan berkaitan dengan kehidupan banyak orang
-
Komardin Gugat UU KIP ke MK Buntut Gaduh Ijazah Jokowi
Pemohon uji materi UU KIP, Komardin, meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat negara dapat diakses publik.
-
Hakim MK Minta Komdigi Berikan Data Kasus Kriminalisasi Wartawan: Jangan-jangan Tidak Dilindungi?
Saldi juga meminta agar pemerintah menyertakan catatan dalam bentuk penanganan yang dilakukan aparat terhadap kasus-kasus tersebut.
-
Hakim Konstitusi Saldi Isra Sindir Kuasa Hukum Hasto: Kalau Cerdas Tidak Perlu ke MK, Tapi DPR
Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai permohonan Hasto Kristiyanto terkait Pasal 21 UU Tipikor seharusnya tidak perlu diajukan ke MK
-
Kritik Produknya Sendiri, DPR Minta MK Nyatakan Pasal UU Tipikor yang Jerat Hasto Inkonstitusional
DPR RI secara mengejutkan menyatakan dukungan terhadap permohonan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
-
Hakim MK Heran, DPR Justru Sepakat dengan Hasto yang Sebut Pasal 21 UU Tipikor Inkonstitusional
Saldi pun mengusulkan tim kuasa hukum Hasto untuk bertemu DPR agar Pasal 21 UU Tipikor diubah. Tidak perlu diuji melalui MK.
-
MK Ingatkan Kewajiban Negara Bukan Memungut Iuran, tapi Memenuhi Hak Hunian untuk Rakyat
MK resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Formil Revisi UU TNI dari Masyarakat Sipil dan Mahasiswa
MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
-
MK Minta Pemerintah dan Polri Ungkap Data Polisi Aktif yang Saat Ini Duduki Jabatan Sipil
MK meminta pemerintah dan Polri menjelaskan jumlah anggota polisi aktif yang saat ini bekerja atau ditugaskan di luar institusi kepolisian.
-
Hakim MK Saldi Isra: Tidak Mustahil Lampu Lalu Lintas Diubah Demi Penyandang Disabilitas Buta Warna
Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan tidak menutup kemungkinan lampu lalu lintas yang saat ini berwarna merah, kuning, dan hijau dapat diubah
-
Momen 9 Hakim Berpose Pakai Setelan Jas di Peringatan HUT ke-22 Mahkamah Konstitusi
Tampak sembilan hakim konstitusi rapi menggunakan setelan jas dalam rangka menghadiri gelaran Upacara HUT MK, Rabu (13/8/2025).
-
MK Pernah Tegaskan Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan Lewat Putusan Tahun 2019
Larangan dari Mahkamah Konstitusi terkait rangkap jabatan wakil menteri (wamen) disinggung dalam sidang pengujian Undang-Undang 39/2008
-
MK Tolak Permohonan Gugat Rangkap Jabatan Wamen karena Pemohon Telah Meninggal Dunia
Permohonan pengujian Undang-Undang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan wakil menteri (wamen) tidak diterima MK
-
MK Tolak Gugatan Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yang meminta syarat capres-cawapres minimal berpendidikan Strata Satu atau S1.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved