Demokrat Beberkan Kriteria Cagub Jakarta, Nama Sri Mulyani Masuk Daftar Calon yang akan Diusung PDIP

Sri Mulyani masuk radar PDIP

Sementara itu, nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masuk radar PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Selain Sri Mulyani, beberapa sosok lain yang masuk radar PDI Perjuangan seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, eks Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Adi Wijaya.

“Di internal masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada bu Risma, bu Sri Mulyani, pak Andika, dan pak Adi Wijaya,” ucap Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).

Politikus PDIP yang kini duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta ini bilang, baru keempat nama ini yang dibahas di internal partai.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lain yang masuk radar partai moncong putih tersebut.

Apalagi, PDI Perjuangan juga baru akan membuka penjaringan bakal Cagub Jakarta pada 8 Mei 2024 mendatang.

“Keempat nama itu beredar dari bawah. Belum diusulkan, tapi masuk ke tahap penjaringan. Setelah itu akan diseleksi lagi nama yang akan dikirim ke DPP,” ujarnya.

Gilbert menyebut, nantinya kandidat Cagub Jakarta yang akan diusung bakal diumumkan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDI Perjuangan di akhir Mei 2024.

“Semua akan jelas setelah Rakernas. Tapi langsung dipublikasikan atau tidak, itu hal lain,” tuturnya.

Calon Independen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) jalur perseorangan atau independen Pilkada Jakarta 2024.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan, sebagaimana ketentuan, bakal cagub dan cawagub DKI jalur independen harus memenuhi syarat minimal dukungan dari warga Jakarta.

"Syarat dukungan minimal pemilih yang termuat dalam Daffar Pemillh Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir adalah sebanyak 618.968 dukungan," ucap Dody dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/5/2024).

Dody mengatakan, dukungan tersebut harus tersebar sedikitnya di empat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Dukungan itu dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana formulir yang diterbitkan KPU, serta fotokopi KTP elektronik warga.