Pilkada Serentak 2024
Jadi Tidaknya Ahok atau Anies Maju di Pilkada Jakarta Kini Tergantung PKB?
Jika PKB bergabung dengan KIM Plus maka kemungkinannya Ridwan Kamil hanya akan melawan calon independen di Pilkada Jakarta.
Di Jakarta jumlah kursi DPRD-nya sebanyak 106.
Dengan begitu partai yang hendak mendaftarkan kandidat perlu memiliki sekurang-kurangnya minimal 22 kursi di DPRD Jakarta atau 20 persen dari 106 kursi di DPRD Provinsi Jakarta.
PDIP Harus Gaet PKB atau PKS
Di DPRD Jakarta, PDIP hanya memiliki 15 kursi sehingga tidak cukup mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
PDIP membutuhkan minimal 7 kursi lagi.
Partai politik yang memungkinkan untuk digaet PDIP sejauh ini adalah PKB yang memiliki 10 kursi.
Bagaimana dengan PKS?
Kursi PKS lebih dari cukup yakni 18 kursi.
Namun tampaknya PKS ingin berkoalisi dengan KIM untuk mengusung Ridwan Kamil jadi calon gubernur Jakarta.
Kendati demikian menjelang pendaftaran bukan mustahil PKS berbalik lagi dukung Anies di Pilkada Jakarta.
Perolehan kursi partai politik di DPRD Jakarta di Pemilu 2024:
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 470.682 suara (10 kursi)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 728.297 suara (14 kursi)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 850.174 suara (15 kursi)
- Partai Golongan Karya (Golkar): 517.819 suara (10 kursi)
- Partai NasDem: 545.235 suara (11 kursi)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1.012.028 suara (18 kursi)
- Partai Amanat Nasional (PAN): 455.906 suara (10 kursi)
- Partai Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 465.936 suara (8 kursi)
- Partai Perindo: 160.203 suara (1 kursi)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 153.240 suara (1 kursi).
PDIP Masih Tunggu Sikap PKB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya masih menunggu digelarnya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 24-25 Agustus mendatang.
Setelah itu, baru PDIP akan memastikan terkait koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Menurut Hasto, terbukanya opsi berkoalisi dengan PKB di Pilkada Jakarta lantaran PDI-P mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa meskipun ada intimidasi.
"Kami tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi," kata Hasto di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/8/2024).
"Tidak boleh ada pihak manapun yg mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga parpol untuk mengambil keputusan," ujarnya dikutip dari Kompas.TV.
Namun apakah PKB akan berkoalisi dengan PDIP atau malah bergabung dengan KIM Plus?
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.