Hamid Awaluddin Dengar Prabowo Marah Besar Sikapi Manuver Revisi UU Pilkada: Ini Beban ke Depan Dia

Mulanya, Arteria bercerita bahwa pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa yang masif pada Kamis (22/8/2024) kemarin, buntut rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Pilkada. 

Namun, keesokan harinya ia mengaku curiga mengapa pengamanan di DPR tidak ketat, padahal isu aksi besar-besaran sudah didengar sejak malam. 

Ternyata, pada Kamis pagi, Rapat Paripurna yang sediannya digelar justru batal karena tidak memenuhi kourum. 

"Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini aja."

"Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda, ini sisi positifnya," kata Arteria, Jumat. 

Pada siang harinya, Arteria melihat massa pedemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusakan.

Namun, ia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut.

"Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu pak, digebuk pak."

"Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan ini Kapoldanya, di satu pihak dia harus humanis di pihak lain dia harus amankan objek vital negara," ungkapnya.

Arteria pun mengklaim bahwa ada peran Prabowo Subianto atas kondusifnya pengamanan maupun batalanya pengesahan RUU Pilkada ini. 

Saat itu, Arteria pun tidak menyangka Prabowo yang selama ini dicap otoriter bisa bertindak humanis demi pemerintahannya ke depan.

PDIP pun memberikan apresiasi terhadap sikap Prabowo.

"Kesimpulannya apa? ini saya bicara apa adanya yang saya sampaikan juga ke banyak teman-teman, ini mohon maaf ini, kalau tidak ada Pak Prabowo tidak bisa kejadian pak." 

"Kesimpulannya apa, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan berbuat baik bisa," jelasnya.

Arteria mengatalan, selama ini tak pernah ada dalam sejarah gedung DPR dengan leluasannya diproak-porandakan dengan leluasa. 

Hal itu menurutnya bisa terjadi karena adanya suatu perintah atau instruksi.