Respons Kapolri soal Isu Parcok Intervensi Pilkada 2024: Saya Bukan dari Partai

TRIBUNNEWS.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi soal polemik partai cokelat atau parcok di Pilkada serentak 2024. 

Partai cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. 

Isu ini menyeruak setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan dugaan kecurangan Pilkada 2024 akibat pengerahan Partai Cokelat, khususnya di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara. 

Listyo menegaskan bahwa dirinya bukan lah bagian dari partai. 

Oleh sebab itu, ia pun meminta isu parcok dan intervensi Pilkada 2024 ditanyakan kepada para anggota partai.  

"Tanya partai lah, saya kan bukan dari partai" kata Listyo sembari melempar senyum kepada awak media di Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/12/2024).

Sambil berlalu, Listyo memilih enggan menjawab lebih lanjut isu tersebut. 

Sebelumnya, PDIP menilai partai cokelat ini dikerahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk Pilkada 2024. 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi, PJ (penjabat) Kepala Daerah, dan "Partai Cokelat" sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di pilkada serentak.

PDIP menuding ketiga elemen ini melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukungnya.

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti." 

Baca juga: Tim Hukum PDIP Siapkan Saksi dan Bukti Dugaan Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024 untuk Dibawa Ke MK

"Ini adalah perpaduan dari tiga aspek: ambisi Jokowi, gerakan Partai Cokelat, dan PJ Kepala Daerah. Ini menjadi kejahatan terhadap demokrasi," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (28/11/2024).

Kapolri Dinilai Harus Tanggung Jawab 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan, pihak yang juga harus bertanggung jawab atas dugaan intervensi ini adalah Kapolri sebagai pucuk pimpinan Polri. 

"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita."