Calon Pasangan Ahok di Pilgub Jakarta Ini Bicara Kunci Sukses Birokrasi yang Punya Integritas

Bupati Batang pun membuat terobosan. Yakni membust festival anggaran. Hal ini sudah dikerjakannya sejak menjabat Bupati tahu 2012.

"Hal ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pemimpin daerah yang mengelola keuangan dari masyarakat," ujarnya.

Dasar itu membuatnya menggelar festival anggaran yang disaksikan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa se-Kabupaten. Festival ini dibuat di sekitar alun-alun Batang sampai Pendopo, rumah dinas Bupati.

"Apa yang sudah kita kerjakan dengan anggaranmu, wahai masyarakatku di tahun ini dan apa rencana saya di tahun mendatang."

Dalam festival anggaran itu, kata dia, seluruh anggaran di dinas-dinas. Termasuk anggaran di rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dan DPRD dipaparkan. Seperti gaji Bupati, uang perjalanan dinasnya.

"Semua terpampang dalam bentuk data dan angka," tegasnya.

Selain itu, Yoyok membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2), sebagai lembaga masyarakat yang perannya menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

"Kalau ada masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan publik apapun bentuknya bisa diadukan dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah. Sederhananya, UPKP2 sebagai tempat pengaduan masyarakat. Itu terbuka dengan menggunakan sistem online dan disiarkan di radio serta ditempelkan pada famlet-famlet," jelasnya.

Tidak berhenti disitu saja. Yoyok pun menggandeng sejumlah universitas. Diantaranya, ada pakta integritas antara pemerintah Kabupaten Batang dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pakta integritas itu terkait sebelum proyek itu dinyatakan selesai 100 persen, imbunya, dan pemerintah kabupaten diharuskan membayar, maka UNNES harus memeriksa proyek itu secara fisik.

"Jadi bukan pengawasan saja. UNNES juga mengukur berapa volume yang harus dibayar oleh pemda Batang," tuturnya.

Pun Yoyok membenahi sistem lelang proyek dengan menggunakan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

"Ternyata untuk kota dan kabupaten di Indonesia, baru Kabupaten Batang saja yamg dapat ISO 270001 pada tahun 2014 dari lembaga sertifikasi internasional ACS Registrars," cetusnya.

Dia pun melalukan pakta integritas bagi siapapun pemenang lelang proyek. Sebelum ada SPK, siapapun pemenangnya, wajib minta tandatangan Bupati sambil ,embuat pakta integritas yang disaksikan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, SKPD terkait, pers dan masyarkat.

"Jadi tidak ada lagi tanda tangan face to face karena semuanya sudah saya ikat dengan sistem dan semua menyaksikan dan itu dilakukan sebelum mengerjakan proyek," paparnya.

Semuanya itu dilakukan Yoyok, dengan sistem transparansi anggaran tak lain ingin menjadikan Batang menjadi lebih baik. Begitu nufa kemudahan masyarakat mendapat pelayanan lebih baik.

Pula, tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batang lebih baik.