Media Harus Berperan Aktif dan Ikut Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, meminta kepada media mainstream atau dunia pers untuk bisa ikut berperan aktif dan ikut menangkal hoax dan ujaran kebencian yang telah beredar di medsos ataupun di dunia nyata.

Dunia pers jangan ikut terjebak dalam penyebaran informasi berita yang bersumber dari medsos yang tentunya belum terverifikasi kebenaran berintanya.  

“Di tengah maraknya banjir informasi yang memunculkan hoax, dan ujaran kebencian, maka media mainstream dan media profesional harus bisa menjadi rumah penjernih atau clearing house sebagai tempat orang untuk bisa menemukan berita yang benar sesuai fakta. Media harus bisa menjadi bahan rujukan bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang mereka dapatkan,” ungkap Yosep Adi Prasetyo, Rabu (13/2/2019).

Diakuinya, saat ini dunia pers atau media mainstream sebagai sumber informasi seperti tidak diminati masyarakat sebagai sumber informasi dikarenakan ada beberapa faktor penyebab.

Penyebab pertama ada banyak pemilik media menjadi Ketua ataupun Pimpinan Partai atau berafiliasi pada partai tertentu sehingga menjadikan media tersebut sebagai boncengan politik.

Lalu penyebab kedua dikarenakan  ada pergeseran pembaca, dimana yang membaca bahan-bahan cetakan hanya sisa dari Generasi Baby Boomers dan sebagian Generasi X. Lalu ke Generasi Y dan Generasi Z sudah tidak lagi membaca koran atau majalah, bahkan juga tidak menonton TV lagi.

“Mereka adalah kelompok milenial yang notabene adalah digital native yang mendapatkan informasi dari gadget yang ada dalam genggaman, berkomunikasi menggunakan medsos dan menonton hiburan/film dari youtube, Netflix dan lain-lain,” kata pria yang akrab disapa Stanley ini menjelaskan.

Faktor penyebab lainnya dikarenakan  industri media mengalami kegamangan dan kehilangan sumber-sumber peliputan. Hal ini dikarenakan para pejabat ataupun tokoh yang selama ini menjadi sumber informnasi berita juga lebih suka membuat vlog dan  selfie yang tentunya bisa langsung dikomunikasikan ke masyarakat melalui medsos.

“Para pejabat sekarang ini sudah tidak lagi berbicara dengan para pemimpin redaksi dan wartawan senior. Karena itulah wartawan kemudian membuat berita dari pernyataan pejabat ataupun tokoh yang telah diunggah di medsos,” ujar pria kelahiran Malang, 20 Juni 1959 ini.

Bahkan yang agak dia sayangkan yakni saat ini wartawan generasi muda memang lebih memilih cara mudah untuk membuat banyak berita yang cukup diambil dari medsos, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk  turun ke lapangan.

“Padahal turun ke lapangan itu masih sangat penting untuk dapat melihat langsung peristiwa ataupun kejadian secara riil demi keakuratan dari berita tersebut. Ini yang terjadi dan pernah menjadi bahan penelitian Universitas Paramadina bekerja sama dengan Maverick,” katanya.

Untuk itu pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM ini berharap agar dunia pers untuk bisa mengembalikan kepercayaannya  di mata masyarakat sebagai sumber berita yang terpercaya seperti sebelum ada lahirnya medsos.

“Caranya ya dengan mengembalikan fungsi pers yang fokus pada kepentingan public. Bisa membuat berita secara profesional, taat kepada Kode Etik Jurnalistik. Tidak menggunakan bahan informasi yang ada di medsos menjadi berita, kecuali memang ada kepentingan publik dan itupun harus melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi,” ujarnya.

Dirinya juga berharap kepada media mainstream atau pers juga tidak ikut terbawa arus dalam pemberitaan yang viral melalui medsos yang belum tentu benar pemberitaaanya tersebut.

“Pers harus memegang teguh dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, disiplin melakukan verifikasi terhadap setiap informasi, dan tak tergoda untuk memburu isyu yang viral di medsos,” jelas Pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.