Temuan Baru Anggaran Janggal DKI Jakarta, Pengadaan Pasir untuk Sekolah Dasar Rp 52 Miliar
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, mengungkap temuan baru anggaran aneh DKI.
Penulis:
Nanda Lusiana Saputri
Editor:
Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, mengungkap temuan baru anggaran jangal DKI Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Ima Mahdiah di acara Mata Najwa Trans7, Rabu (6/11/2019).
Imah Mahdiah mengatakan Komisi E menemukan update terbaru anggaran DKI Jakarta yang diperoleh dari Dinas Pendidikan.
"Pak Anies kemarin sempat marah-marah pada 23 Oktober 2019, tapi kita menemukan update terbaru ini masih banyak komponen-komponen yang tidak masuk akal yang masih masuk dalam anggaran," ujar Ima dalam tayangan yang diunggah YouTube Najwa Shihab, Kamis (7/11/2019).
"Contohnya ada pengadaan pasir untuk anak Sekolah Dasar (SD), totalnya bisa Rp 52 miliar," terang Ima.
Ima mengaku meminta softcopy soal temuan tersebut kepada Dinas Pendikan setelah pembahasan Komisi E dengan Dinas Pendidikan.
"Ditemukan minggu lalu setelah pembahasan Komisi E dengan Dinas Pendidikan, berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan saya minta softcopynya sampai dengan komponen-komponennya," ungkap Ima.
Selain pengadaan pasir senilai 52 miliar, Ima juga menemukan beberapa kejanggalan data anggaran Dinas Pendidikan untuk alat peraga sekolah, seperti thinner sekira 40 miliar, dan helm proyek senilai 34 miliar.
"Pasir Rp 52 miliar ini pengadaan untuk anak sekolah SD, ada thinner sekira Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar, anggaran Dinas Pendidikan untuk alat peraga sekolah," ungkap Ima.
Ima menuturkan, awal dari permasalahan anggaran DKI adalah tidak adanya transparansi.
"Nah disini menurut saya awal dari permasalahan adalah tidak adanya transparansi," tutur Ima.
Sebelumnya, Fraksi PDI-P hanya diberi data format pdf soal anggaran DKI Jakarta Rp 95 triliun.
Pihak PDI-P meminta update terbaru dari anggaran tersebut secara terus-menerus hingga pertengahan Oktober.
Namun, sampai saat pembahasan PDI-P tak kunjung memperoleh update anggaran terbaru terkait Rp 95 triliun, dengan alasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum siap.
"PDI-P dikasih pdf, di sini kita hanya di kasih tahu yang kegiatan itu yang Rp 95 triliun, kita minta terus yang terupdate Rp 95 triliun sampai dengan pertengahan Oktober sampai dengan pembahasan tidak pernah dikasih," ujar Ima.
"Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD minta agar dikasih data terbarunya tetapi tidak pernah dikasih dengan alasan SKPD belum siap," terang Ima. (Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)
