PKS Santai Sikapi Inisiatif DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepakat membentuk panitia khusus (Pansus) Penanganan Banjir dengan alasan selama dua bulan awal di 2020 ini, sejumlah wilayah ibu kota sudah berkali-kali kebanjiran.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Fraski PKS, Dani Anwar menyebut pansus merupakan hal biasa di dalam parlemen.

Ia menuturkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembentukan Pansus Banjir tersebut.

Dia menegaskan Pansus akan menjadi masalah kalau tujuan dibentuknya bersifat politis.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program APA KABAR INDONESIA MALAM yang dilansir dari YouTube Talk Show tvOne, Rabu (26/2/2020).

"Iya bagi PKS soal Pansus itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu dikhawatirkan" ujarnya.

Menurutnya penanggulangan masalah banjir ini dilakukan oleh seluruh stakeholder di DKI Jakarta.

Seperti eksekutif, legislatif maupun para pakar yang selama ini sudah berpikir soal penanganan banjir di ibu kota.

Kendati demikian, PKS belum menentukan sikap soal pembentukan Pansus banjir ini.

Baca: Pose Pertama BCL Usai Berkabung, Tampil Senyum Bareng Maia Estianty dan Rossa

"Ini masih berjalan prosesnya, nanti kami lihat dan disukusikan," ujar Dani.

Dani menyebut PKS akan setuju jika memang tujuannya untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Baca: Pinjaman Online Lagi Disorot, Begini Metode Penagihan yang Benar Menurut Cashwagon

"Kalau untuk kebaikan masyarakat dki jakarta kenapa tidak?" tegasnya.

Namun ia juga tidak menutup kemungkinan kalau partainya akan mempermasalahan pembentukan Pansus tersebut jika bersifat politis dan hanya unuk mencari kesalahan dari Anies Baswedan.

Baca: Blak-blakan, Ahmad Dhani Bilang Lagu Cinta Kan Membawamu Diciptakan untuk Maia Estianty

"Misalnya masuk dari persoalan banjir ini tujuannya misalnya melakukan politisasi terhadap Pak Anies Baswedan," ujarnya.

"Kalau itu terjadi, kami Fraksi PKS akan berada di barisan paling depan menghadapi pihak-pihak yang mempolitisasi persoalan banjir," imbuhnya.

Penjelasan PDIP

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI P, Jhony Simanjuntak menjelaskan terkait pembentukan Pansus Banjir.

Dia mengatakan, Pansus ini ini ditujukan untuk menyelidiki penanganan banjir di Jakarta.

Baca: Aplikasi Car Sharing Share Car Anti Ganjil-Genap, Armadanya Disiapkan di Parkiran Gedung dan Mal

"Selama di 2020 inikan Jakarta mengalami lima kali banjir , jadi DPRD melihat bagaimana supaya persoalan banjir ini dapat diselesaikan secara komperhensif," ujarnya.

Dia menambahkan, Pansus ini tidak hanya melihat dari perspektif Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saja.

"Artinya tidak hanya dalam satu sisi kami melihat dari aspek gubernur, tetapi kami hadirkan pandangan masyarakat, para tokoh, serta ahli yang membidangi masalah banjir ini," jelasnya.

Jhony juga menagatakan Pansus ini merupakan peristiwa biasa di dalam parlemen.

"Jadi kami mau mencoba dalam pansus ini seluruh fraksi mengutus orangnya orangnya," ujarnya.

"Nanti kami akan ada rapat dengar pendapat (RDP)," imbuhnya.

"Kami undang ahli–ahli yang paham soal masalah air serta beberapa orang yang mengerti tentang Jakarta sebenarnya, itu tujuannya," ungkapnya.

Dari rapat dengar pendapat tersebut DPRD akan mengetahui apa yang menjadi masalah terbesar hingga di 2020 ini Jakarta dapat mengalami banjir hingga lima kali.

"Kemudian kira-kira apa solusi dan jalan keluarnya nanti, itulah kita sumbangkan ke Gubernur," jelasnya.

Senada dengan Jhony, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani juga mengungkapkan pembentukan Pansus guna mencari solusi pencegahan dan penganan banjir Jakarta.

Mengingat hujan ekstrem akan terus mengguyur ibu kota hingga Maret 2020.

"Karena kan dari bulan Desember ini banjir sudah terjadi berulang-ulang. Di Jakarta sekarang hujan 1 jam saja sudah naik 30-40cm," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.

Menurut penuturannya semua anggota lintas fraksi sepakat akan pembentukan Pansus banjir ini.

"Apalagi ini kan banjir yang ketiga kali yang cukup parah dalam jangka waktu dua bulan ini ya semua sepakat tadi soal Pansus banjir,"

Nantinya setap fraksi diminta untuk mengirimkan perwakilannya untuk menjadi anggota Pansus.

Zita mengimbau orang tersebut merupakan yang mengerti terkait persoalan banjir di Jakarta.

"Sesuai tata tertib (tatib) ada hitungannya fraksi-fraksi itu biasanya yang besar bisa lima orang, (fraksi) yang kecil bisa satu yang middle bisa 2 atau 3 orang," tuturnya.

Sejumlah fraksi yang setuju adanya pembentukan pansus banjir ini di antaranya Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. 

Ada 3,18 Persen RW di DKI Terdampak

Di akun fanpage media sosialnya di Facebook, Gubernur DKI Anies Baswedan Rabu (26/2/2020) kemarin menyebutkan, hingga pukul 12 kemarin siang sebanyak 87 RW yang terdampak banjir atau 3,18% dari seluruh RW di DKI Jakarta.

"Angka ini sudah mengalami penurunan yang signifikan sejak Selasa (25/2/2020) kemarin yang sempat mencapai angka 294 RW atau 10,6% dari seluruh RW di DKI Jakarta," sebut Anies.

Dia mengatakan, oenanganan banjir kali ini lebih cepat jika dibandingkan dengan penanganan banjir pada 1-4 Januari lalu dengan progres 15% - 5% - 3% -0,1%.

Sementara kondisi pompa yang berfungsi sebanyak 443 pompa atau 91%.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan personel, bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi dan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan 71 Posko pengungsian untuk 7.625 jiwa warga yang telah dievakuasi.

Kita memastikan semua kebutuhan dasar warga di posko pengungsian terpenuhi. Mendistribusikan bantuan berupa makanan siap saji, air mineral, matras, pembalut, pampers anak, perlengkapan mandi, pakaian, selimut, dan perlengkapan ibadah.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi)