Komisi V DPR: Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Bisa Ganggu Kepala Daerah Terapkan PSBB

Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Marita, mengatakan pihaknya menyambut baik Permenhub yang mengizinkan angkutan transportasi roda dua dapat mengangkut penumpang selama PSBB.

"Dengan adanya Permenhub ini tentunya dapat membantu mobilitas kelompok masyarakat, yang masih diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sesuai ketentuan PSBB," ucap Nila.

Nila juga mengatakan, aktivitas ojek online untuk mengangkut penumpang juga dapat membantu mitra driver, dalam menjaga penghasilan mereka untuk keluarganya.

"Tetapi kami masih menunggu secara resmi mengenai kapan Permenhub tersebut diberlakukan, dan Gojek juga telah menjalankan berbagai langkah untuk melindungi kesehatan mitra dan penumpang," ujar Nila.

"Seperti di antaranya membagikan ratusan ribu paket kesehatan, kepada mitra driver di Jabodetabek dan berbagai kota lainnya di Indonesia," ujarnya.

Tetap Melarang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap melarang ada ojek online mengangkut penumpang.

Pasalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB ia sebut merujuk pada Pedoman Permenkes 9/2020. Salah satu ketentuannya yakni melarang kendaraan roda dua berbasis aplikasi mengangkut penumpang.

"Kita tetap merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB dan rujukan Peraturan Gubernur memang dari Permenkes. Karena itu kita akan meneruskan," ungkap Anies.

Pengemudi ojol selama PSBB tetap hanya diperbolehkan mengangkut barang secara aplikasi dan bukan orang.

"Kebijakan kendaraan bermotor roda dua bisa angkut barang secara aplikasi tapi tidak mengangkut penumpang," tegas Anies.

Tak Adil

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino mengatakan pemerintah pusat terkesan tidak adil, dan terlalu fokus pada kemaslahatan pengemudi ojek online, tapi menghiraukan nasib sopir angkutan umum hingga bajaj.

"Sopir angkot, bus, mikrolet sama bajai emang nggak terdampak? Pemerintah harus adil, jangan cuma ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah," kata Wibi.

Menurut dia semestinya yang jadi prioritas utama dalam penerapan PSBB adalah upaya menekan penyebaran virus corona, dengan cara tetap menjaga jarak. Pemerintah pusat harusnya tidak melonggarkan aturan jaga jarak dan tetap menaruh fokus tinggi terhadap pencegahan penularan infeksi corona.