Polemik Bansos DKI Jakarta Selama Pandemi, Direktur LIMA: Kita Butuh Satu Sikap Bukan Sembrono

TRIBUNNEWS.COM - Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia juga di Indonesia, membuat orang banyak masalah yang bermunculan.

Permasalahan internal terkait penanganan Covid-19 pun bermunculan.

Terlihat pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta, khususnya terkait bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan pemerintah pusat seiring dengan keputusan PSBB tak sejalan.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta awalnya menyebut akan lepas tangan soal pembiayaan bansos untuk warga DKI Jakarta.

Silang pendapat antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya.

Baca: Warga di Bojonggede Ramai-ramai Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ini Masalahnya

Baca: Senyum Janda Sebatang Kara Terima Bansos dari Pemprov Jateng

Akhirnya Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengungkap jika dana bansos akan ditanggung pemerintah pusat dalam bentuk sembako dan BLT.

Walaupun anggaran awal diproyeksikan di pemerintah daerah.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunnews, data warga miskin di Jakarta 3,7 juta orang.

Kemudian sempat berubah menjadi 2,3 juta orang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta.

Dan pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan bagi 2,5 juta sisanya.

Polemik pemberian bansos di DKI Jakarta masih belum terurai.

Data menyebut per 14 Mei 2020, anggaran Covid-19 dalam pos belanja tidak terduga mencapai Rp 897,2 miliar sudah terealisasi Rp 890,9 miliar atau 99, 30%.

Lalu bagaimana Pemprov DKI dapat membiayai pencegahan Covid-19, termasuk untuk bantuan sosial?

Apakah Pemprov DKI memang kehabisan dana dan hanya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi kendala utamanya?