Jumat, 12 September 2025

Virus Corona

Pemerintah Berencana Berlakukan Pengurangan PSBB, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?

Jika PSBB diperketat malah akan menimbulkan masyarakat yang kelaparan, karena tak memiliki pekerjaan dan tak bisa membeli sembako.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Kendaraan bermotor berjalan merayap saat terjadi kepadatan di Jalan Pungkur, Kota Bandung, Senin (18/5/2020). Sejumlah ruas jalan yang di tutup selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan sejumlah ruas jalan di sekitarnya menjadi padat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah membantah akan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun menyebut akan adanya pengurangan PSBB.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan ada plus dan minus apabila pemerintah memberlakukan pengurangan PSBB.

"Jika pengurangan PSBB diberlakukan memang ada plus dan minusnya. Plusnya ekonomi masyarakat akan jalan. Minusnya kita masih terus akan dibayang-bayangi oleh virus corona. Karena pandemi virus corona belum tuntas dan kapan pun, dimanapun, bisa menginfeksi masyarakat," ujar Ujang Komaruddin, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/5/2020).

Ujang menilai pengurangan PSBB adalah kebijakan pemerintah yang pragmatis.

Sebab jika PSBB diperketat malah akan menimbulkan masyarakat yang kelaparan, karena tak memiliki pekerjaan dan tak bisa membeli sembako.

Di sisi lain, ketika pemerintah akan melakukan pengurangan PSBB memang dirasa berbahaya. Apalagi virus corona masih tetap mengancam masyarakat.

Baca: Penangkapan Habib Bahar karena Pelanggaran Aturan Asimilasi, Dianggap Kuasa Hukum Tidak Berdasar

"Tapi apa boleh buat. Karena pemerintah tak bisa menjamin makan masyarakat terus menerus, makanya akan dilakukan pengurangan PSBB. Walaupun masyarakat masih ada dalam bayang-bayang corona," jelasnya.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta itu juga menegaskan masyarakat Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini atau the new normal.

Pasalnya, dia melihat new normal bisa berdampak khusus pada tingkat penyebaran wabah ini ke depannya.

Jika new normal, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, social distancing, dan sebagainya tak diterapkan, maka bukan tak mungkin penyebaran virus corona terus terjadi.

"New normal bisa saja akan berdampak pada penyebaran corona yang akan terus terjadi, dengan kata lain tidak akan tuntas. Itu tergantung dari tingkat disiplin masyarakat. Jika masyarakat taat aturan dan berdisiplin tinggi, maka corona bisa dihindari," kata dia.

Baca: Rina Nose dan Andre Dipolisikan karena Dianggap Hina Marga Latuconsina, Prilly: Tidak Niat Meledek

"Namun jika masyarakat tingkat disiplinnya rendah. Apalagi sampai mengabaikan aturan PSBB, maka dampaknya bisa saja akan lebih banyak lagi yang akan terinfeksi dan yang meninggal dunia," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Warga berbelanja pakaian yang dijual pedagang kaki lima di atas trotoar Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski kawasan niaga Pasar Tanah Abang telah tutup selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun sebagian oknum pedagang tetap menggelar lapaknya di sejumlah titik seperti di atas trotoar dan di gang perkampungan setempat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga berbelanja pakaian yang dijual pedagang kaki lima di atas trotoar Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski kawasan niaga Pasar Tanah Abang telah tutup selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun sebagian oknum pedagang tetap menggelar lapaknya di sejumlah titik seperti di atas trotoar dan di gang perkampungan setempat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebelumnya, Presiden Jokowi yang tidak akan melakukan pelonggaran PSBB yanh sudah berjalan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan