Breaking News:

PSI Cium Ketidakadilan Pemotongan Tunjangan di Pemprov DKI, Sebut TGUPP Dapat THR Full

Para anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap mendapatkan tunjangan hari raya tanpa dipotong sepeser pun

Istimewa/Tribunnews.com
Anggota Fraksi PPSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan beberapa aturan dan kebijakan terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Salah satunya memangkas tunjangan Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebesar 50 persen.

Baca: Bertambah 686, Kini Total Positif Covid-19 di Indonesia Berjumlah 23.851 Kasus

Namun ada informasi tidak sedap di kalangan Pemprov DKI soal pemotongan tunjangan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

Mereka mencium ketidakadilan tersebut, yakni tidak meratanya pemotongan tunjangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tetap mendapat tunjangan penuh.

Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo.

Politikus PSI August Hamonangan heran dengan kebijakan ini.

Sebab, pekerjaan SKPD itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi terpapar virus corona atau Covid-19.

"Saya dapat info, para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo dapat tunjangan penuh," ucap August, Rabu (27/5/2020).

"Padahal mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," Ia menambahkan.

Halaman
123
Berita Populer
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved