Breaking News:

Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Kebijakan Asimetris untuk UMP 2021

Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI.

Editor: Dewi Agustina
Bangka Pos
Upah Minimum Provinsi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami
kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat
mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sabtu (31/10/2020) sebagaimana rilis yang diterima dari ppid.jakarta.co.id.

Penetapan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah.

Maka, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi
pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat terus
tumbuh positif pada masa pandemi ini.

Sektor-sektor usaha tersebut lah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan
mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta.

Oleh karena hal tersebut, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP
adalah sebesar 3,27 persen (tiga koma dua puluh tujuh persen), sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI
Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus
delapan puluh enam rupiah koma lima ratus empat puluh delapan sen).

Baca juga: Pemerintah Pastikan Pegawai Tidak Akan Naik Gaji Tahun 2021, Berikut Daftar UMP 2020 di 34 Provinsi

Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama
dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor
peningkatan kesejahteran pekerja/buruh.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved