Pilgub DKI Jakarta
Survei Terbaru Pilgub DKI: Elektabilitas Risma Naik, Anies Stagnan, PDIP Sebut 2022 Tutup Buku
Risma menemukan sejumlah tunawisma yang mendirikan bedeng semi permanen di kolong jembatan itu.
Penulis:
Hasanudin Aco
lihat foto
Di jantung Ibu Kota itu, Risma juga menemukan gelandangan dan pemulung yang tengah beristirahat di trotoar jalan.
Pilgub DKI?
Aksi blusukan Risma ini kemudian dikaitkan dengan niat untuk maju di pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Banyak spekulasi Risma hendak bersiap menggusur Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada 2022.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Risma memang bisa jadi mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dengan sering melakukan blusukan di wilayah Ibu Kota.
"Arahnya ke Pilgub (DKI)," kata Hendri Satrio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).
Hendri menilai wajar apabila sejumlah pihak mengaitkan langkah Risma itu dengan politik pencitraan dan mencari panggung.
Oleh karena itu, menurut dia, Risma harus menjawab berbagai tuduhan tersebut dengan melakukan blusukan ke daerah lainnya.
Namun, ia juga menilai, Risma tidak perlu terlalu sering melakukan blusukan. Menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya itu harusnya fokus pada tugas pokok sebagai Mensos.
Misalnya dengan membereskan sistem bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 yang dikorupsi oleh Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, rekan separtai Risma di PDI-P.
"Sebagai Mensos tugasnya dia berat. Dia harus kembalikan citra tiga lembaga. Presiden, Kemensos, dan PDI-P yang kemarin kadernya korupsi," kata Hendri.
Tanggapan PDIP
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah enggan mengomentari hasil survei dari Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan elektabilitas persaingan antara Anies Baswedan dan Tri Rismaharini sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya cukup ketat.
Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 belum dapat dipastikan pelaksanaannya karena revisi UU Pemilu tak jadi dibahas di DPR.
"Pilkada 2022 oleh DPR kan sudah tutup buku proses revisi UUnya," kata Basarah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (15/2/2021).
