Breaking News:

Pengikut Rizieq Shihab Tewas

Reaksi Kuasa Hukum saat Bareskrim Tetapkan Tersangka 6 Laskar FPI tapi Kemudian Digugurkan

Kuasa hukum enam laskar FPI Hariadi Nasution mengkritik Polri soal penetapan tersangka dalam kasus di KM 50, sebelum pada akhirnya status tersebut

Tribunnews/Herudin
Keluarga dari enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas didampingi pengacara mendatangi Komnas HAM, di Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020). Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti yang dikumpulkan FPI atas kasus penembakan 6 laskar di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum enam laskar FPI Hariadi Nasution mengkritik Polri soal penetapan tersangka dalam kasus di KM 50, sebelum pada akhirnya status tersebut gugur dan penyidikan dihentikan.

Hariadi Nasution menyebut aparat bertindak di atas Undang-Undang.

"Pernyataan polisi tersebut menempatkan dirinya di atas UU atau lebih tinggi dari UU," kata Hari kepada Tribunnewa, Kamis (4/3/2021).

Atau bahkan, Hariadi menyebut polisi tidak diatur Undang-Undang dalam bertindak.

"Tidak diatur UU alias kekuasaan polisi tidak mengikuti aturan UU," tambahnya.

Dirinya kemudian mengutip Pasal 77 KUHP.

"Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia," pungkas Hariadi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan penyerangan laskar FPI kepada personel polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat.

Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

Baca juga: Polri Putuskan Hentikan Penyidikan dan Gugurkan Status Tersangka 6 Laskar FPI yang Tewas

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved