BBM Bersubsidi

Pendemo Tolak BBM Naik: Moeldoko, Jokowi, dan Ma'ruf Amin Jangan Main Api

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta tak bermain api terkait kenaikan harga BBM

Mario Christian Sumapow
Demo yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jumat (30/9/2022) sore ricuh. Terjadi aksi dorong-dorongan dan adu mulut antara pendemo dengan pihak kepolisian. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta tak bermain api terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Bapak Moeldoko, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin saya peringatkan janganlah bermain api dalam sekam," kata Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo di sela-sela demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).

Sebab menurut Bayu, kebajikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak pro rakyat dan mengundang amarah.

"Rezim hari ini telah bermain api dalam sekam. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang mengundang amarah rakyat," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf malah menguntungkan oligarki.

"Miris sekali kita melihat rezim kita hari ini terus-terusan digerus oleh kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyatnya tetapi hanya menguntungkan oligarki," ungkapnya.

Bayu juga menanggapi pernyataan KSP Moeldoko yang menyebut aksi tolak BBM naik dari mahasiswa hanya menguntungkan orang kaya.

Baca juga: Demo di Patung Kuda Memanas, Mahasiswa Sindir Polisi: Nakal Boleh, Sambo Jangan

"Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Moeldoko mengatakan bahwa aksi mahasiswa menolak BBM adalah aksi yang menguntungkan orang-orang kaya. Karena hari ini katanya, subsidi BBM itu salah sasaran. Subsidi salah sasaran apakah salah kita? Tentu bukan," ucapnya.

Bayu menegaskan bahwa kesalahan terjadi ada pada pemerintah yang tak mendata berapa triliun subsidi yang salah sasaran.

"Salah Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang bahkan sampai hari ini tak pernah membuka data berapa banyak, berapa triliun subsidi yang salah sasaran," imbuhnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved