Duduk Perkara Munculnya Wacana Kebijakan ERP di Ibu Kota, Begini Penjelasan DPRD DKI Jakarta

"Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp 60 miliar," ujar Ismail, Senin (16/1/2023) seperti yang telah diberitakan wartakota.tribunnews.com.

Ismail mengatakan pemasukan tersebut harus ditangani dan diterapkan dengan baik.

"Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu, ini harus ditangani dan diterapkan dengan baik," ujarnya.

Ismail menambahkan rencana kebijakan ini memang harus dibahas secara mendalam karena sangat terkesan memberatkan masyarakat.

Kata Ismail, saat ini Bapemperda DPRD DKI Jakarta masih fokus membahas regulasi ERP melalui Perda, sedangkan Komisi B akan membahas teknisnya.

Tentang ERP

ERP merupakan jalan berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara berkembang dan maju.

Bahkan sejumlah negara menerapkan ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.

Dengan adanya ERP ini akan membuat pengendara harus menentukan apakah akan meneruskan perjalanannya melewati area itu dengan membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.

Atau lebih memilih mencari jalur lain, bisa juga mencari alternatif dengan mengunakan moda transportasi lain yang diijinkan untuk melewati area tersebut.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, ERP mempunyai manfaat dan dampak tersendiri.

Manfaat ERP bagi masyarakat, yakni:

- Mengurangi tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan

- Berkurangnya kebisingan yang diakibatkan perpindahan moda ke angkutan umum.

- Meminimalisir kerugian ekonomi akibat kemacetan lalulintas.

Adapun dampak dari ERP adalah:

1. Peningkatan terhadap kualitas lingkungan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, dan bunyi dan getaran.

2. Meningkatanya ekonomi, ERP diharapkan bisa memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah sehingga mendapat dana tambahan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum.

3. Menjamin persamaan hak pengguna jalan, diharapkan ERP bisa memberikan keadilan bagi pengguna jalan dengan memberikan kewajiban yang lebih berat untuk para pengguna jalan yang lebih berkontribusi terhadap kemacetan.

Selain itu juga , jaminan terhadap pejalan kaki dan penghuni daerah lokal pun di harapkan dapat terealisasi.