Kamis, 11 September 2025

Koperasi Merah Putih

Masih Urus Izin Usaha, Koperasi Merah Putih Cipulir Jaksel Akan Geluti Jual Beli Sembako

Meski belum resmi beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Cipulir telah gelar beberapa pertemuan dalam rangka membahas program.

Editor: Erik S
Ibriza/Tribunnews
KOPERASI MERAH PUTIH - Kantor Sekretariat Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipulir, berlokasi di Jalan Al Mubarok, RT 08, RW 06 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/7/2025). Ketua KKMP Cipulir Afrizal mengatakan, usaha jual-beli sembako akan menjadi unit usaha pertama yang akan digeluti KKMP Cipulir. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Sekretariat Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Cipulir bertempat di Jalan Al Mubarok, RT 08, RW 06 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kantor tersebut menempati satu dari tiga unit ruko milik Wakil Ketua Bidang Usaha KKMP Cipulir Halim Nasution.

Pantauan Tribunnews.com pada Selasa (22/7/2025), kantor Sekretarian KKMP Cipulir tampak tutup.

Baca juga: Bukan PNS, Kemenkop Blak-blakan soal Pegawai-Gaji Koperasi Desa Merah Putih: Rakyat yang Menjalankan

Dari bagian luar, terlihat pintu rolling door ruko satu lantai tersebut berwarna krem. 

Adapun di atas pintu tersebut banner persegi panjang, yang menunjukkan bahwa ruko tersebut merupakan kantor RW 6, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Kantor Sekretariat kita menggunakan asetnya Pak RW 06, ruko punya beliau," ucap Ketua KKMP Cipulir Afrizal, saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa sore.

Ia mengatakan, meski belum resmi beroperasi, beberapa pertemuan dalam rangka membahas program KKMP Cipulir telah dilakukan di ruko tersebut.

Adapun progres terkini, katanya, untuk persyaratan administrasi sudah semuanya terpenuhi.

Sisanya, Afrizal menuturkan, KKMP Cipulir masih perlu membuka rekening pada bank.

"Kita buka rekening. Kemudian sosialisasi kepada warga. Secepatnya memang, target secepatnya," jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Afrizal, usaha jual-beli sembako akan menjadi unit usaha pertama yang akan digeluti KKMP Cipulir.

Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Siap Berantas Rentenir, Pinjol Ilegal, Ijon, dan Tengkulak

Lanjutnya, unit usaha akan berkembang seiring berjalannya waktu.

"Sementara, kita (bergelut) masalah sembako. Waktu dekat kita upayakan dulu izin usaha. (Jual-beli) sembako di ruko punya RW 6," jelasnya.

"Arahnya ke simpan-pinjam nanti. Namanya koperasi arahnya akan ke sana. Tapi berproses ya," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 800.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sebagai celah keuntungan bagi segelintir orang.

“Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi,” tegas Prabowo di hadapan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar koperasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan gotong royong.

Presiden menjelaskan bahwa sistem koperasi Merah Putih akan berbasis teknologi, demi menjamin transparansi dalam pengelolaan dana.

Baca juga: Cerita Prabowo soal Ketua Koperasi Gemetar saat Dipanggil Olehnya: Padahal Cuma Mau Laporan

“Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang.”

Ia menegaskan bahwa koperasi Merah Putih adalah milik rakyat. Karena itu, kepala desa punya tanggung jawab langsung untuk memastikan implementasinya tidak keluar jalur.

“Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi.”

Lebih dari itu, Prabowo menyebut koperasi ini sebagai strategi nyata untuk memotong rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini menindas petani desa. Ia mengingat kembali pengalamannya saat memimpin HKTI sejak 2004, melihat langsung persoalan mendasar petani: dari distribusi panen yang macet hingga kelangkaan pupuk bersubsidi.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan