Senator DPD DKI Rekomendasikan Enam Strategi Dorong Kinerja BUMD Jakarta

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta, Fahira Idris, menyatakan dukungannya terhadap target Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mendorong 75 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta untuk menyetor dividen dalam satu tahun ke depan. 

Ia menyebut target tersebut sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tata kelola korporasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Target ini merepresentasikan visi Jakarta sebagai kota global. BUMD tak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan pilar transparansi,” ujar Fahira dikutip, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Fahira Idris: Sekolah Rakyat Perlu Standar Mutu Nasional dan Kurikulum Kontekstual

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Fahira merekomendasikan enam strategi utama.

Menurutnya, langkah pertama adalah pemetaan dan kategorisasi BUMD.

Dia menjelaskan, BUMD perlu dikelompokkan berdasarkan potensi bisnis dan fungsi sosial: komersial penuh, semi-komersial, dan sosial.

"Dengan demikian, kebijakan dividen bisa diarahkan secara proporsional sesuai peran dan kapasitas masing-masing entitas," ujarnya.

Langkah kedua, menurutnya adalah optimalisasi aset BUMD.

"Aset yang membebani operasional perlu diaudit dan dievaluasi. Skema kemitraan, alih kelola ke sektor swasta, atau pengembalian aset ke Pemprov bisa menjadi solusi efisiensi.
Penguatan Manajemen dan SDM," kata dia.

Selain itu, kata Fahira, seleksi pimpinan BUMD harus berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik. Reformasi SDM juga mencakup pelatihan manajemen modern dan penguatan tata kelola risiko.

Strategi berikutnya adalah digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan.

Menurutnya, penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital secara real-time akan memperkuat pengawasan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

Berikutnya, lanjut Fahira, adalah penerapan insentif dan disinsentif berbasis kinerja.

"BUMD yang berhasil memenuhi target kinerja perlu diberi penghargaan yang layak, sementara yang tidak memenuhi harus dievaluasi menyeluruh," ujarnya.