Soal Demo di Gedung DPR, Pengamat: Harus Dimaknai sebagai Bagian dari Krisis Politik

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, aksi unjuk rasa aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik.

Selain sebagai pengamat politik, Adi Prayitno merupakan dosen jurusan Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Sementara dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (25/8/2025) tersebut, pengunjuk rasa menuntut DPR memperbaiki kinerjanya dengan menyoroti sejumlah persoalan di tengah masyarakat. 

Seperti membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, dan menghentikan dominasi oligarki politik.

Menurut Adi, warga mulai tak percaya dengan anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum.

Sebagai informasi, Parameter Politik Indonesia adalah lembaga survei dan konsultan politik di Indonesia yang fokus pada penelitian opini publik, analisis politik, dan strategi komunikasi politik. 

Lembaga ini melakukan survei kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan dinamika sosial dan politik, memberikan data, serta rekomendasi strategis bagi pengambilan kebijakan.

"Demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik di mana warga sudah mulai tak percaya dengan anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum."

"Di tengah kemiskinan, di tengah PHK (pemutusan hubungan kerja) di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastis untuk anggota dewan."

"Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar," ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin.

Adi Prayitno menjelaskan, sebenarnya yang ramai di publik ialah mengenai tunjangan sewa rumah para anggota DPR. Ia menyebut, hal itu tak dikomunikasikan dengan baik.

"Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik bahwa Rp50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka," tutur Adi.

Baca juga: Imbas Demo di Gedung DPR, Jalur Lintas Tanah Abang-Palmerah Masih Belum Dapat Dilalui Malam Ini

Ia berujar, jika hal tersebut disampaikan sejak awal, maka tak akan dipersoalkan karena massa memahami bahwa anggota dewan ternyata butuh tempat tinggal.

"Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang; kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya? Rp50 juta untuk anggota dewan dibutuhkan."

"Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tak akan memunculkan kekisruhan ini," jelas Adi Prayitno.