Soal Demo di Gedung DPR, Pengamat: Harus Dimaknai sebagai Bagian dari Krisis Politik

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, aksi unjuk rasa aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik.

Selain sebagai pengamat politik, Adi Prayitno merupakan dosen jurusan Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Sementara dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (25/8/2025) tersebut, pengunjuk rasa menuntut DPR memperbaiki kinerjanya dengan menyoroti sejumlah persoalan di tengah masyarakat. 

Seperti membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, dan menghentikan dominasi oligarki politik.

Menurut Adi, warga mulai tak percaya dengan anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum.

Sebagai informasi, Parameter Politik Indonesia adalah lembaga survei dan konsultan politik di Indonesia yang fokus pada penelitian opini publik, analisis politik, dan strategi komunikasi politik. 

Lembaga ini melakukan survei kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan dinamika sosial dan politik, memberikan data, serta rekomendasi strategis bagi pengambilan kebijakan.

"Demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik di mana warga sudah mulai tak percaya dengan anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum."

"Di tengah kemiskinan, di tengah PHK (pemutusan hubungan kerja) di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastis untuk anggota dewan."

"Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar," ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin.

Adi Prayitno menjelaskan, sebenarnya yang ramai di publik ialah mengenai tunjangan sewa rumah para anggota DPR. Ia menyebut, hal itu tak dikomunikasikan dengan baik.

"Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik bahwa Rp50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka," tutur Adi.

Baca juga: Imbas Demo di Gedung DPR, Jalur Lintas Tanah Abang-Palmerah Masih Belum Dapat Dilalui Malam Ini

Ia berujar, jika hal tersebut disampaikan sejak awal, maka tak akan dipersoalkan karena massa memahami bahwa anggota dewan ternyata butuh tempat tinggal.

"Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang; kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya? Rp50 juta untuk anggota dewan dibutuhkan."

"Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tak akan memunculkan kekisruhan ini," jelas Adi Prayitno.

Aksi warga

Demo bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" merupakan aksi protes besar-besaran yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
• Transparansi gaji anggota DPR
• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
• Penolakan RKUHAP
• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi

Tunjangan naik

Sebagai informasi, kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024–2029 bukan berasal dari gaji pokok, melainkan dari penyesuaian berbagai tunjangan. 

Total pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta per bulan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir turut menjelaskan bahwa sejumlah tunjangan mengalami kenaikan, termasuk tunjangan beras dan bensin. 

“Tunjangan beras naik dari Rp10 juta jadi Rp12 juta. Bensin juga naik, sekarang sekitar Rp7 juta, sebelumnya Rp4–5 juta,” kata Adies, Selasa (19/8/2025).

Dengan nada bercanda, Adies menyebut bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR,” mengingat gaji pokok anggota dewan tidak pernah naik selama 15 tahun terakhir.

“Yang naik hanya tunjangan, seperti beras dan bensin. Mungkin karena harga kebutuhan pokok juga naik,” ujarnya. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan oleh kabar viral yang menyebut gaji anggota DPR naik Rp3 juta per hari.

Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” tegas Puan.

Berikut estimasi pendapatan bulanan anggota DPR RI:

Gaji pokok

1. Ketua DPR: Rp5.040.000

2. Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000

3. Anggota DPR: Rp4.200.000

Tunjangan tetap dan melekat

1. Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

2. Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000

3.Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

4. Tunjangan Fungsi Pengawasan dan
Anggaran: Rp3.750.000

5. Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

6. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

7. Uang Sidang: Rp2.000.000

8. Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta

9. Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta

10. Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, ssbagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR

Total estimasi pendapatan satu anggota DPR: ±Rp120.000.000 per bulan.

Tunjangan-tunjangan tersebut diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

(Tribunnews.com/Deni/Endrapta)