Diduga Akan Ikut Demo di Gedung DPR, Ratusan Pelajar Ditangkap, Bukan yang Pertama Kali

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 120 pelajar ditangkap polisi karena diduga hendak mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis pagi, (28/8/2025).

Penangkapan itu dilakukan sesudah aparat kepolisian menyekat sejumlah titik jalan utama menuju kawasan gedung tersebut.

Para siswa itu dilaporkan berasal dari berbagai sekolah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami menyayangkan ada 120 pelajar diduga ikut demo dan kami cegah, lindungi dan amankan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dikutip dari Warta Kota.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat 48 siswa dari Bekasi, Indramayu, dan Cirebon, yang dicegah masuk ke Jakarta.

Sementara itu, di Kota Bekasi terdapat 29 siswa berasal dari Cirebon dan Purwakarta.

Di Depok, Jawa Barat, ada 7 siswa. Di Jakarta Pusat ada 25 siswa yang mayoritas berasal dari Indramayu dan Cianjur.

Sementara itu, ada 11 pelajar di Kota Tangerang yang ditangkap di kawasan Rincang, Serang, Banten.

"120 pelajar ini dicegah karena mau bergerak ke Gedung DPR/MPR RI melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa dalam bentuk demo," ujar Ade.

Ade berujar aksi unjuk rasa hari digelar oleh kelompok buruh. Saat ini polisi masih menyelidiki motif dan pihak yang mengoordinasi keberangkatan para siswa ke tempat demonstrasi.

Bukan yang pertama kali

Penangkapan pelajar kali ini karena aksi demo bukanlah yang pertama.

Sebelumnya, sudah ada 351 pendemo yang ditangkap polisi terkait kericuhan demo di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, (25/8/2025).

Dari 351 orang itu, 196 orang di antaranya anak di bawah umur atau pelajar.

Penangkapan terhadap ratusan pendemo ini dilakukan karena mereka dianggap mengganggu situasi kamtibmas dengan cara merusak sejumlah fasilitas umum hingga menyerang anggota kepolisian.

Ratusan pelajar itu sudah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dengan menandatangani surat pernyataan.

Ribuan personel keamanan disiagakan

Baca juga: Cegah Ricuh, Polisi Imbau Buruh yang Demo di DPR Hari Ini Tak Terprovokasi, Siagakan 4.531 Personel

Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh hari ini.

Ribuan personel terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran.

Ade Ary rekayasa lalu lintas untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan meskipun ada aksi demonstrasi.

“Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional jika massa yang hadir cukup banyak dan menggunakan ruas jalan depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan," ujarnya.

"Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat lain, maka tidak dilakukan pengalihan,” kata Ade Ary.

Enam tuntutan dalam demontrasi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan enam tuntutan dalam demonstrasi kali ini.

Pertama, penghapusan sistem outsourcing dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 8,5-10 persen.

Said mengatakan tuntutan kenaikan UMP tidak dihitung secara asal, tetapi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024.

Dia mengatakan sudah selayaknya bahwa UMP pada tahun 2026 naik setidaknya sebesar 8,5 persen.

Mengenai, penghapusan outsourcing atau alih daya, Said menegaskan praktik tersebut seharusnya diberlakukan untuk jenis pekerjaannya bukan kepada buruh atau tenaga kerja.

Baca juga: Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

Lagi-lagi, dia mengungkapkan tuntutan itu berdasarkan adanya putusan MK tentang penghapusan pekerja outsourcing.

"Keputusan MK menyatakan tidak ada lagi pekerja alih daya atau outsourcing tapi pekerjaan outsourcing. Jenis pekerjaannya apa? Itu nanti Menaker yang menentukan pembatasan jenis pekerjaannya," ujarnya.

Kedua, menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK). Said pun mendesak Presiden Prabowo Subianto merealisasikan pembentukan Satgas PHK yang sudah dijanjikan sejak tahun lalu.

Ketiga, adanya reformasi pajak untuk buruh. Dia meminta agar segala pemotongan pajak terhadap penghasilan buruh ditiadakan.

"PHK dapat pesangon, dipajakin sama negara. Padahal kan orang lagi susah. Hapus pajak pesangon."

Keempat, menuntut agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan oleh DPR.

Dia mengungkapkan berdasarkan putusan MK, DPR diminta mengesahkannya paling lama dua tahun sejak pembacaan putusan tersebut. Namun, hingga saat ini, tidak ada pembahasan di DPR terkait RUU tersebut.

Kelima, menuntut pemerintah agar semakin gencar melakukan pemberantasan korupsi dengan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Dia mendesak perlunya aturan tersebut agar para pejabat yang terlibat korupsi bisa dimiskinkan.

Keenam, menuntut agar gelaran pemilu mendatang dilakukan secara bersih agar buruh sejahtera.

Said menganggap ketika pemilu digelar dengan cara yang kotor, maka buruh akan dirugikan, karena terpilih pula pemimpin yang kotor.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Dicegah Masuk Jakarta, 120 Pelajar Diduga Ikut Aksi Unjuk Rasa Buruh di Gedung DPR/MPR RI

(Tribunnews/Febri/Nuryanti/Yohanes/Warta Kota/Ramadhan)