Praperadilan Melawan KPK Ditolak, Kubu Eks Ketua PN Depok Siap Hadapi Sidang Pokok

Ringkasan Berita:

• Kuasa hukum menyatakan menghargai putusan hakim yang menolak praperadilan I Wayan Eka Mariarta di PN Jakarta Selatan.
• Mereka menegaskan praperadilan diajukan untuk menguji aspek formal proses hukum sesuai KUHAP terhadap KPK.
• Tim hukum menerima hasil sidang dan bersiap menghadapi persidangan pokok perkara dugaan suap selanjutnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, Agha Dwitya, memberikan respons terkait putusan hakim yang menyatakan permohonan praperadilan kliennya tidak dapat diterima.

Ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026), Agha menyatakan pihaknya menghargai seluruh proses hukum yang telah berjalan.

"Ya kami menghargai ya segala semua proses hukum yang ada. Kita kan sudah mengajukan juga apa namanya terkait praperadilan ini, kan hak dari pemohon dalam hal ini Pak Wayan," ujar Agha kepada awak media.

Agha menjelaskan langkah praperadilan ini diambil semata-mata untuk menguji aspek formal dalam proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya.

Menurutnya, tim hukum telah berupaya maksimal untuk memberikan pembuktian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Jadi segala upaya yang sudah kita usahakan, kita menguji formilnya berdasarkan KUHAP, itu sudah kita upayakan dan kita menghargai prosesnya," tuturnya.

Meski permohonan mereka dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal Eman Sulaeman, pihak I Wayan mengaku lapang dada dan siap melangkah ke tahap hukum berikutnya.

Fokus tim hukum kini akan beralih pada persiapan menghadapi persidangan pokok perkara, di mana materi dugaan suap eksekusi lahan tersebut akan diuji secara mendalam.

"Hasil dari hari ini kami terima. Nanti kami akan persiapan buat nanti mungkin sidang terkait pemeriksaan tersangkanya (sidang pokok), begitu," pungkas Agha.

Baca juga: Praperadilan Eks Ketua PN Depok Melawan KPK Tidak Dapat Diterima, Hakim: Permohonan Prematur

Praperadilan Tidak Dapat Diterima

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Eman Sulaeman, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, tidak dapat diterima.

Putusan perkara nomor 38/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang PN 4 Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak termohon.

"Mengadili, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim sambil mengetuk palu sidang.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menitikberatkan pada poin kedelapan dari petitum pemohon yang meminta pemulihan hak atau rehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat.

Baca juga: KPK Telisik Mutasi Jabatan Terkait Kasus Suap Eksekusi Lahan PN Depok

Hakim menilai permohonan tersebut bersifat prematur karena merujuk pada regulasi terbaru (UU No. 20 Tahun 2025), rehabilitasi hanya dapat diberikan jika proses penyidikan telah dihentikan (SP3) atau jika terdakwa diputus bebas oleh pengadilan.

"Menimbang bahwa perkara pidana pemohon masih dalam proses tahap penyidikan oleh termohon dan belum dihentikan, maka permohonan petitum kedelapan menjadi tidak berdasar hukum. Eksepsi termohon mengenai permohonan prematur beralasan hukum untuk dikabulkan," jelas hakim.

Lantaran eksepsi KPK dikabulkan di awal pertimbangan, hakim memutuskan untuk tidak lagi memeriksa materi pokok perkara lainnya.

Hal ini termasuk keberatan I Wayan mengenai sah tidaknya penyitaan dokumen, penangkapan pada 5 Februari 2026, hingga penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap eksekusi lahan di Tapos, Depok.

Dengan putusan ini, status tersangka I Wayan Eka Mariarta di KPK tetap sah dan proses hukum terhadap dirinya dipastikan terus berlanjut. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada pihak pemohon.

Duduk Perkara Kasus

Sebagai informasi, I Wayan Eka Mariarta terseret kasus dugaan suap terkait eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok yang melibatkan PT Karabha Digdaya (PT KD).

KPK menduga terjadi kesepakatan uang pelicin sebesar Rp 850 juta untuk memuluskan proses eksekusi tersebut.

I Wayan ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya, serta dua petinggi PT KD.

Uang suap tersebut diduga diserahkan di sebuah arena golf sesaat setelah eksekusi lahan dilakukan pada awal Februari 2026 lalu.