Mati Listrik Jakarta, DPR Minta PLN Buka Data Gangguan

Penerangan dan sistem elektronik sempat tidak berfungsi. Operasional kembali berjalan setelah pasokan listrik pulih.

“Gangguan operasional ini disebabkan oleh kendala pasokan listrik dari sisi PLN (CSW) yang mengakibatkan sebagian fasilitas stasiun mengalami gangguan,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, dalam keterangannya saat itu.

Di jalan raya, lampu lalu lintas tidak berfungsi di sejumlah titik. Kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan.

PLN saat itu menyebut gangguan bersumber dari gardu induk. Pemulihan dilakukan secara bertahap.

“Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI),” kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta, Haris Andika, dalam keterangan tertulis, 9 April 2026.

Dampak ke Layanan Publik pada 23 April

Pada kejadian Kamis (23/4/2026), gangguan listrik berdampak pada transportasi dan aktivitas warga.

LRT (Light Rail Transit) Jakarta sempat berhenti di Stasiun Velodrome. Kereta mengalami kehilangan daya sementara.

Operasional kembali berjalan setelah listrik pulih. Halte TransJakarta CSW juga terdampak.

Mesin tapping tidak dapat digunakan. Aktivitas perkantoran ikut terganggu.

“Iya tadi sebentar mati lampunya pas jam 11.00, sekarang sudah nyala,” ujar seorang karyawan di kawasan TB Simatupang, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Aliran Listrik di Jakarta Tiba-tiba Padam, PLN Masih Telusuri Penyebabnya

Pernyataan PLN dan Sikap DPR

PT PLN (Persero) menyatakan tengah melakukan pemulihan sistem pada Kamis (23/4/2026).
Penormalan dilakukan di wilayah terdampak.

“PLN saat ini sedang fokus lakukan upaya penormalan atas terjadinya gangguan suplai listrik di beberapa wilayah di Jakarta,” kata Haris Andika, Kamis (23/4/2026).

DPR akan meminta laporan teknis lengkap melalui Komisi VI. Transparansi data dinilai penting untuk evaluasi sistem.

“Gangguan listrik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi serta pemerintahan. PLN harus memastikan kejadian seperti ini tidak menjadi pola baru di Jakarta,” tegas Hakim.