Peringatan Dedi Mulyadi Diabaikan, Ormas Masih Kuasai Perlintasan Ampera di Bekasi

Pernyataan itu disampaikan Dedi saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Rabu (29/4/2026). 

"Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ormas, premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Saya pikir, tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan," ujar Dedi dikutip dari Kompas TV, Rabu. 

Ia menilai, dalam jangka pendek pelintasan sebidang tersebut perlu dilengkapi palang pintu untuk meningkatkan keselamatan. 

Menurut dia, pemasangan pengamanan itu harus segera dilakukan sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen. 

"Akan dibangun flyover, kalau sudah dibangun flyover baru tidak diperlukan (palang) lagi. Tapi dalam jangka pendek, itu bisa digunakan palang pintu untuk pengamanan. Dalam seminggu ini harus sudah terpasang," katanya. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, Dinas Perhubungan telah mengambil alih penjagaan pelintasan yang sebelumnya dikuasai pihak non-resmi. 

"Dishub hari ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Dishub sudah mengambil alih untuk jaga pelintasan di dua pintu itu, di Ampera dan Bulak Kapal. Sementara, masih pakai (palang) manual," ucap Tri. 

Pemerintah daerah menegaskan, pengambilalihan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengelolaan pelintasan sebidang berada di bawah otoritas resmi, sekaligus mencegah praktik pungutan atau penguasaan aset publik oleh kelompok tertentu.

Penjaga Mengaku Bukan Ormas

Penjaga pelintasan sebidang Ampera di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, membantah adanya keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) atau preman dalam pengelolaan pelintasan tersebut.

Erfan (40), salah satu penjaga, menegaskan bahwa selama ini pelintasan dijaga secara swadaya oleh warga sekitar.

“Enggak ada itu (ormas). Ini murni relawan warga sini,” ungkap Erfan saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, banyak warga memilih menjadi penjaga pelintasan karena keterbatasan lapangan pekerjaan.

Meski demikian, mereka tetap siap mengikuti kebijakan pemerintah maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait rencana penataan ke depan.

Ia menilai, kondisi pelintasan saat ini sudah lebih aman dibanding sebelumnya yang hanya menggunakan palang bambu.