Ahmad Labib Tekankan Sinergi Sistem Keuangan Negara, Pangi Chaniago Singgung Pajak dan Oligarki

TRIBUNNEWS.COM - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, S.H.I., M.H., menekankan pentingnya peran sistem keuangan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Acara ini mengangkat tema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.”

Menurut Ahmad Labib, sistem keuangan negara idealnya tidak hanya menjadi alat teknokratis, tetapi juga instrumen perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Labib

Labib menjelaskan bahwa sistem keuangan negara setidaknya terdiri dari empat instrumen utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Keempat instrumen itu, harus disinergikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib Soroti Capaian Produktivitas Manufaktur Indonesia

Dalam hal belanja negara, Ahmad Labib menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

“Belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor produktif, termasuk program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,” tambahnya

Terkait ekonomi digital, Labib menyambut positif tren pertumbuhan pesat di sektor ini. Ia mencatat kontribusi ekonomi digital terhadap PDB saat ini mencapai Rp1.900 triliun, dan berpotensi naik hingga Rp5.000 triliun pada 2030.

“Ekonomi digital adalah masa depan, terutama untuk generasi muda seperti Gen Z. Negara harus hadir melalui APBN untuk mendukung infrastruktur digital dan energi terbarukan,” ujar Labib.

Meski begitu, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari kebocoran anggaran, kesenjangan antarwilayah, hingga ketergantungan pada komoditas strategis yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global.

Dalam hal optimalisasi penerimaan negara, Labib mendukung langkah tegas terhadap para penunggak pajak besar. Ia mengapresiasi terobosan pemerintah dalam menindak 200 wajib pajak yang menunggak hingga Rp60 triliun.

“Daripada memperluas pajak ke sektor riil, lebih baik kita efektifkan penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar. Itu lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Strategi ke depan, menurut Labib, harus fokus pada perluasan sumber pendapatan negara, efisiensi belanja APBN, penguatan kinerja BUMN, dan penurunan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

“APBN harus menjadi katalis. Belanja negara harus fokus pada sektor-sektor strategis dan produktif. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar transfer fiskal tepat sasaran,” jelasnya.