Bamsoet: Pemerintahan Prabowo Selama Setahun Tunjukkan Langkah Cepat dan Arah Pembangunan Nyata

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membuka babak baru dalam arah pembangunan nasional.

Menurutnya, pemerintah bergerak cepat menunaikan berbagai program prioritas rakyat, meski sejumlah tantangan di lapangan masih menunggu penyelesaian.

Bamsoet menegaskan, sejak awal masa jabatan, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau bekerja cepat dan fokus pada agenda fundamental, yakni memperkuat ketahanan pangan, mendorong hilirisasi sumber daya alam, menjaga daya beli rakyat, dan memperkuat pertahanan negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Ketua Komisi III DPR RI ke-7 itu menyebut, program ini merupakan langkah monumental Presiden Prabowo dalam membangun generasi unggul.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun pada tahun 2025 untuk menyediakan asupan gizi bagi puluhan juta pelajar di seluruh Indonesia. Ia menilai, pelaksanaan program ini masih perlu disempurnakan di lapangan, terutama terkait infrastruktur dapur dan pengawasan kualitas makanan.

“Tujuan program ini luar biasa. Karenanya, manajemen pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan. Kita harus pastikan semua anak mendapatkan makanan sehat, bukan asal kenyang. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kualitas pangan dan infrastruktur dapur di daerah,” kata Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet: Wisuda Harus Jadi Titik Awal Lahirnya SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Selain sektor sosial, pemerintah juga mencatat kemajuan di bidang ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Angka ini menegaskan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Pada Oktober 2025, pemerintah menyalurkan paket stimulus senilai Rp30 triliun untuk memperkuat konsumsi rumah tangga serta memperluas program magang berbayar bagi 100 ribu lulusan muda.

Di sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang membuka peluang penghapusan kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Kebijakan ini, kata Bamsoet, memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk kembali produktif dan memperoleh akses pembiayaan baru.

Sementara itu, di bidang pertahanan, Presiden Prabowo mempercepat modernisasi militer melalui pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, termasuk rencana pengadaan 42 pesawat tempur J-10C dari Tiongkok. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus memperluas kerja sama internasional.

"Pemerintahan Prabowo juga berhasil menunjukkan arah baru kebijakan luar negeri yang lebih berani dan berbasis kepentingan nasional. Indonesia kini lebih aktif dalam kerja sama pertahanan regional dan membuka kembali perdagangan karbon internasional yang akan menarik investasi hijau serta memperkuat posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim global," jelas Bamsoet.

Sebagai dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, dan Universitas Jayabaya, Bamsoet berharap tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momentum konsolidasi dan penyempurnaan kebijakan nasional. Ia menilai fokus ke depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program, transparansi kebijakan, serta penguatan daya saing ekonomi rakyat.

“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo sudah memulai dengan langkah besar. Tugas kita semua sekarang adalah memastikan langkah besar itu berjalan di rel yang benar, adil, dan berkelanjutan. Dengan kerja keras bersama, Indonesia punya peluang besar melangkah menuju era baru kesejahteraan dan kemandirian nasional,” pungkas Bamsoet. (*)

Baca juga: UU KADIN Harus Direvisi, Bamsoet: Dunia Usaha Butuh Payung Hukum Baru