Menlu Tegaskan Pemerintah tak Tarik Dubes di Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan pemerintah tak akan memenuhi permintaan Komisi I DPR untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia di Malaysia. Menurutnya, Duta Besar Indonesia di Malaysia tetap diperlukan untuk terus menjalin komunikasi.

"Kita masih memerlukan keberadaan wakil kita pada tingkat yang tertinggi. Agar semua keprihatinan kita bisa disalurkan secara cepat dan tepat. Inilah mungkin, diperlukan perwakilan kita di Kuala Lumpur.  Komunikasi, konsultasi, tentu bisa difasilitasi," kata Marty seusai berbuka bersama dengan Presiden SBY beserta para menteri dan pejabat dari negara lain di Istana Negara, Jumat (20/8/2010).

Hingga kini, lanjutnya, pemerintah Indonesia belum mendapat respons secara resmi dari pemerintah Malaysia atas protes keras yang sudah dilayangkan. "Masalah kedaulatan tidak ada kompromi. Batas laut, darat, dan udara sejengkal pun. Tapi tentunya, pada prinsipnya, dimana ada perbedaan pandangan, tentu akan kita negosiasikan, kita rundingkan," tandasnya.

Dikatakan, hingga kini ia terus menghimpun informasi terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah dengan Malaysia. Informasi seperti ini, kata Marty, terus dilakukan dengan atau tanpa kekerasan.

"Pemerintah Indonesia sudah protes keras atas penahanan petugas DKP. Dalam nota diplomatik yang dikirimkan, bukan saja masalah pelanggaran, bahkan kita sudah lakukan protes keras penahanan dan perlakuan atas petugas kita," kata Marty.

Secara keseluruhan, Marty menjelaskan, ada prioritas yang akan dilakukan terhadap masalah perbatasan. Bukan dengan pemerintah Malaysia, namun juga dengan negara lain.

"Saat ini, yang diperhatikan adalah Malaysia. Dengan Malaysia, sudah direncanakan pertemuan komisi bersama menteri bulan September atau Oktober. Tentu, dengan adanya kejadian ini memperoleh intensi yang lebih penting lagi," tandasnya(*)