Wasekjen PKS Bergadang Menanti Keputusan SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian seusai Sekretaris Setgab, Syarif Hasan di Cikeas, Selasa (3/4/2012) malam, menyatakan keberadaan PKS di koalisi telah berakhir.

Mereka umumnya masih tidak percaya pernyataan itu mengingat kalimat itu tidak disampaikan oleh Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mendengar kabar, Presiden Yudhoyono akan berpidato ke media massa tentang nasib PKS pada Rabu (4/4/2012) kemarin, Wakil Sekjen Partai Keadian Sejahtera (PKS) mengaku sampai harus bergadang hingga pukul 03.00 pagi.

"Katanya kemarin malam, Presiden akan menyampaikan kepada publik. Saya sampai bergadang jam 3 malam. Tapi, nggak ada," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Menurut Mahfudz, sampai saat ini PKS hanya bisa menunggu Presiden Yudhoyono menyampaikan langsung tentang keputusan terhadap kelanjutan nasib partainya. Dan PKS tidak akan berinisiatif untuk mengundurkan diri dari Setgab menginat SBY-lah yang "melamar" agar mendapat dukungan saat pencalonan presiden dan wakil presiden 2009 lalu.

"Cuma lucu saja kallau saya mendengar ada pernyataan dari unsur Partai Demokrat agar PKS mengambil inisatif soal koalisi. Kok lucu bolak balik. Kalau sudah ada keputusan, mengapa kami harus buang-buang energi rapat untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR ini meminta Presiden Yudhoyono bisa memberikan kejelasan tentang status PKS saat ini.

"PKS dikeluarkan dari koalisi jangan seperti hantu gentayangan. Rasa-rasanya, suara-suaranya ada, tapi makhluk secara wujud ngggak ada. Ini menyangkut kewibawaan Setgab haru segera dijawab. Setgab sudah rapat, pimpinan rapat ada. Kami mau tahu keputusan rapatnya. Kalau keputusannya tidak ada, jangan-jangan rapat tersebut tidak ada keputusan," kata Mahfudz.

Ia menilai aneh dengan belum adanya keputusan langsung dari Presiden Yudhoyono, justru membuat adanya kabar anggota parpol koalisi lainnya berharap-harap mendapatkan tiga kursi menteri asal PKS yang akan ditinggalkan.