Rabu, 5 November 2025

Nasib PKS di Setgab Koalisi

PAN Lebih Suka PKS Tetap di Koalisi

Ketua Umum Partai Amanant Nasional (PAN), Hatta Rajasa mengisyaratkan agar Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tetap berada dalam barisan koalisi

Penulis: Edwin Firdaus
zoom-inlihat foto PAN Lebih Suka PKS Tetap di Koalisi
TRIBUNNEWS.COM/FX Ismanto/TRIBUNNEWS.COM/FX Ismanto
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, buka pekan mode Indonesia Fashion Week 2012 didampingi Menteri Perindustrian M S Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hassan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, meresmikan program yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan industri fashion Indonesia melalui pemberdayaan dari berbagai sisi, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC). Kamis (23/2) (TRIBUNNEWS.COM/FX Ismanto)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanant Nasional (PAN), Hatta Rajasa mengisyaratkan agar Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tetap berada dalam barisan koalisi. Apalagi mengingat masa dua tahun pemerintahan SBY baru akan berakhir.

"Saya secara pribadi lebih senang kalau (PKS masih bergabung), mari kita sama-sama dua tahun ini kita tuntaskan bersama-sama, kita selesaikan pemerintahan ini dengan baik," kata Hatta saat dimintai tanggapannya oleh wartawan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2012) malam.

Lebih lanjut ia mengakui, akan lebih senang jika kondisi partai koalisi semakin solid dan tidak ada yang memisahkan diri.

Pun, Hatta mengaku tak mendesak agar SBY memberikan sangsi kepada PKS. Seperti pernyataan yang telah dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

"Enggak lah, saya biasa-bisa saja," imbuhnya.

Terkait soal isu Reshuffle tiga menteri asal PKS, besan SBY ini mengklaim tak mengetahuinya. Kalau pun memang benar kabar tersebut, kata Hatta, hanya presiden yang mengetahuinya. Perombakan kabinet, lanjut Hatta, merupakan hak preogratif presiden, bukan pada ketua umum partai, apalagi notabenenya Partai Koalisi.

"Soal reshuffle itu hak preogratif presiden, kita tidak boleh campur soal itu, enggak ada menteri yang tau, enggak ada yang tahu, hanya presiden (yang tahu)," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved