Breaking News:

Revisi UU KPK

KPK Sebaiknya Dimasukkan dalam UUD 1945

Wamenkumham Denny Indrayana mengkritisi wacana bahwa KPK adalah lembaga ad hoc atau permanen. Menurutnya, komentar tersebut tidak berdasar.

zoom-inlihat foto KPK Sebaiknya Dimasukkan dalam UUD 1945
Tribun Timur/Rudhy
Wamenhuk HAM Denny Indrayana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wamenkumham Denny Indrayana mengkritisi wacana bahwa KPK adalah lembaga ad hoc atau permanen. Menurutnya, komentar tersebut tidak berdasar.

"Kalau memang ada dasarnya itu kan harus ada risalah dalam UU KPK," kata Denny dalam Diskusi Bulanan Kemenkumham yang digelar di Aula Soepomo, Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2012).

Denny menegaskan, lembaga KPK sebaiknya tetap ada dalam jajaran lembaga penegakan hukum di bidang pemberantasan antikorupsi.

Denny membandingkan dengan KPK yang berada di beberapa negara, misalnya seperti Malaysia dan Thailand, yang telah memasukkan lembaga KPK-nya ke dalam Undang-Undang Dasar negara mereka.

"Kalau bisa di Indonesia juga disamakan, memasukkan KPK ke UUD 1945," kata Denny.

Klik:

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved