Kisruh Menteri BUMN dengan DPR Patut Diwaspadai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Menteri BUMN dan DPR atau antara Korlantas Polri dan KPK dinilai sebagai bagian dari rangkaian agenda tersembunyi (hidden agenda) kelompok atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut patut diwaspadai.

"Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja menciptakan suasana gaduh dan tidak kondusif dengan mengadu domba masing-masing penyelenggara negara," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu (31/10/2012).

Marwan mengatakan, fenomena kisruh antarlembaga tersebut disebabkan pula adanya sikap egoisme individu masing-masing penyelenggara negara.

Perseteruan itu juga mengesampingkan kepentingan yang lebih besar dan luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

"Adanya sikap saling mendegradasi atau menghujat bahkan menjatuhkan antarlembaga negara seharusnya tidak perlu terjadi. Masing-masing penyelenggara negara harus saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat lembaga negara demi kepentingan bangsa dan negara," kata Marwan.

Dalam kehidupan negara demokrasi, lanjut Marwan, memang tidak dilarang untuk melakukan kritik. Namun kritik yang dibutuhkan adalah kritik konstruktif dengan cara dan mekanisme yang terpuji.

"Saatnya bangsa ini membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat," tegasnya.

Semestinya, kata Marwan, setiap lembaga negara baik itu Kementerian, DPR, lembaga hukum, harus memberi keteladanan dalam penyelenggaraan negara dengan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat masing-masing lembaga negara.