Oknum DPR Minta Jatah
Dahlan Diminta Ungkap Timses Capres yang Minta Duit ke BUMN
DPRmendesak Dahlan Iskan untuk tidak hanya mengungkap oknum-oknum DPR yang pemalak BUMN.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mendesak Menteri BUMN, Dahlan Iskan untuk tidak hanya mengungkap oknum-oknum DPR yang pemalak BUMN.
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo juga mendesak Dahlan Iskan untuk membongkar petinggi partai atau Tim Sukses Capres atau Cawapres tertentu pada Pilpres 2009 yang meminta BUMN menyetorkan sumbangan kampanye.
"Dahlan jangan mengungkap oknum DPR yang memalak BUMN saja. Dia (Dahlan) harus bongkar petinggi partai atau timses capres atau cawapres tertentu 2009 yang menekan, mengancam direksi BUMN agar menyetor sumbangan kampanye," tegas Bambang kepada Tribunnews, Jakarta, Selasa (6/11/2012.
Politisi Golkar ini menantang Dahlan berani mengungkap fakta itu juga sama seperti mantan Direktur Utama PLN itu menyampaikan adanya oknum DPR yang memeras BUMN.
Lebih lanjut saat ditanya dengan apa yang dilaporkan Dahlan Iskan kepada BK DPR, Senin (5/11/2012), Bambang mengaku melihat ada yang aneh dan janggal.
"Apa sesungguhnya yang terjadi terhadap Dahlan. Mengapa tiba-tiba ia (Dahlan) urung mengungkap sekitar 10 nama dan hanya menyerahkan 2 nama," jelasnya.
Bahkan aneh dan janggalnya lagi, menurut Bambang, bahwa dua oknum DPR tersebut bukan dari partai penguasa. Karena secara logika saja, imbuhnya, pihak yang dapat mengancam dan berpengaruh mengganti posisi kursi direksi BUMN bukanlah dari partai oposisi dan partai kalah pemilu. Tapi partai berkuasa.
Politisi Golkar ini tegaskan pula, pertanyaannya, apakah sebelum Dahlan datang ke DPR ada tekanan? Atau ada intervensi sehingga urung membuka semuanya. Atau karena memang Dahlan tidak mempunyai cukup bukti.
"Atau hanya berdasarkan keterangan 'katanya'. Sehingga Dahlan berhitung akan dampak hukum bagi dirinya," tanyanya.
Namun, lanjutnya, terlepas dari semua itu, dirinya mendukung dan mendesak Dahlan untuk berani membuka apa adanya. Dan sesuai janjinya, usai lapor ke BK DPR, Dahlan harus melaporkan oknum pemeras BUMN tersebut ke KPK.