Kasus Klinik Metropole, Pengawasan Dinkes Dinilai Lemah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta aparat dan pemerintah memberikan perhatian serius terkait kasus sejumlah pasien di Klinik Metropole Jakarta.

Ia menuturkan adanya dugaan malpraktik di Klinik Metropole yang telah berlangsung lama. Namun, di sisi lain menunjukkan lemahnya sistem pengawasan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terhadap klinik atau balai pengobatan.

"Kesan yang muncul, Dinkes hanya bertugas memberi izin praktik, setelah itu tidak ada pengawasan operasionalnya, apakah sesuai izin atau menyimpang dari izin," ujar Okky dalam keterangannya, Jumat (19/9/2014).

Menurut Okky, penutupan operasional Klinik Metropole oleh Dinkes DKI setelah menerima banyaknya protes dari pasien, jelas membuktikan sistem pengawasan lemah, bahkan diduga cenderung tidak ada pengawasan.

"Kami meminta aparat kepolisian untuk bertindak cepat melakukan tindakan hukum atas dugaan tindak pidana oleh pengelola, tenaga medis serta pihak yang terkait di Klinik Metropole," kata Politisi PPP itu.

Untuk itu, Okky meminta keresahan masyarakat harus. direspons dengan gerak cepat oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, dia meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi di internal, khususnya di Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait kelalaian dalam pengawasan terhadap operasional Klinik Metropole.

"Jangan sampai kelalaian tersebut karena ada praktik main mata antara pengelola klinik dan oknum dinas kesehatan," imbuhnya.

Ia menilai kasus ini menjadi perhatian harus menjadi perhatian menyambut pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015.

"Kasus ini menjadi catatan penting bahwa tenaga medis dari asing tidak boleh praktik medis di Tanah Air, namun mereka hanya berwenang melakuan transfer knowledge saja," ujar Okky.