Potensi Korupsi Terbesar Bukan di UP2DP Tapi APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan kekhawatiran terhadap isu Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) rawan dikorupsi terlalu berlebihan dan justru dapat menghambat program pembangunan.

Selain karena dana ini bisa diawasi langsung oleh masyarakat, juga ada aparat penegak hukum yang bisa mengawasinya.

“Kalau takut dikorupsi, dimanapun ada potensi korupsi. Malah kalau analogi seperti ini yang digunakan, maka potensi korupsi paling besar justru berada di tangan presiden yang menjadi kuasa pengguna anggaran sebesar Rp 2400 triliun yang tertuang dalam APBN. Lantas kalau demikian, maka program APBN tidak boleh dijalankan?Kan sudah ada polisi, jaksa dan KPK yang mengawasi,” ujar Asep ketika dihubungi, Selasa (16/6/2015).

Asep melihat program ini baik karena anggota DPR bisa langsung menyuarakan kepentingan rakyat di dapilnya dengan meminta pemerintah untuk menjalankannya.

Program ini menurutnya tidak ada bedanya dengan program pemerintah sendiri dan malah lebih tepat sasaran dan bisa diawasi langsung.

“Banyak program pemerintah selama ini justru tidak tetap sasaran dan jadi sasaran empuk korupsi karena ketidaktahuan masyarakat akan program-program tersebut. Kalau program yang diminta langsug oleh masyarakat kan bisa diawasi langsung. Jika terjadi penyelewangan masyarakan akan segera tahu. Berbeda dengan program pemerintah dimana rakyat sama sekali tidak tahu berapa anggarannya, seperti apa spesifikasinya dan lain-lain,” katanya.

Dia pun mencontohkan program pembangunan jalan tol yang ternyata bukan program pemerintah tapi program swasta maupun investor asing.

”Lihat saja Presiden Jokowi gunting pita peresmian tol Palimanan, seolah tol itu milik pemerintah, padahal itu swasta dan asing. Justru hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Presiden seharusnya hanya meresmikan program-program APBN dan bukan swasta seperti ini. Kalau seperti ini kan jadi tidak jelas,” katanya.