Pendidikan GOTAG
Asep Warlan Yusuf
Berita
-
Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat Sikapi Berdirinya Partai Buruh Pimpinan Said Iqbal
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhammad Sidarta menegaskan tiga sikap terkait dengan berdirinya Partai Buruh.
-
Guru Besar Tata Negara Ungkap PR Partai Buruh Agar Jadi Alternatif Pilihan dan Punya Daya Tarik
Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai berdirinya Partai Buruh.
-
Sukamta: Pasal-pasal Multitafsir dalam UU ITE Ini Jelas Kemunduran Bagi Demokrasi
Semangat awal UU ITE di Indonesia adalah untuk menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika, bukan seperti rimba belantara.
-
Pakar Tekankan Pentingnya Netralitas Aparat di Sentra Gakkumdu
saat-saat menjelang pencoblosan menjadi hal yang paling rawan untuk diantisipasi dan diawasi bersama
-
Pelaksanaan Uji Publik Calon Kejati oleh Kejaksaan Agung Dinilai Sebagai Wujud Transparansi
Kejaksaan Agung telah melaksanakan seleksi jabatan Kajati Berkualifikasi Pemantapan pada tahun 2020 dimulai pada 10 Agustus 2020 yang diikuti oleh 26
-
Pakar: Sudah Tepat Kejagung Selesaikan Secara Restoratif Ratusan Pidana Ringan
Restoratif adalah jalan damai dengan mengedepankan sisi kemanusiaan serta memperhatikan keadilan korban.
-
Jika Uji Materi UU Cipta Kerja Ditolak, Pakar HTN Sebut Ada Opsi Executive Review, Apa Itu?
Akan tetapi apabila uji materi itu tidak dikabulkan oleh MK, lantas apa opsi bagi pihak yang menolak UU Cipta Kerja?
-
Soal Peluang Diterima Tidaknya Uji Materi UU Cipta Kerja, Pakar Hukum Tata Negara: Fifty-fifty
Asep mengatakan peluang diterima tidaknya uji materi sangat bergantung pada independensi MK dalam menguji UU Cipta Kerja.
-
Hingga September 2020 Sudah 101 Buronan Ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Agung
banyak kasus besar yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan di era kepemimpinan ST Burhanuddin.
-
Sidang Virtual, Konsekuensi di Tengah Pandemi Covid-19
Dia menilai, Kejaksaan Agung telah melakukan terobosan hukum dengan berinovasi dalam melaksanakan persidangan secara online.
-
Omnibus Law LHK Menyederhanakan Prosedur Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan
Prinsipnya norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah
-
Pengadilan Negeri Dinilai Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Menguji UUD 1945 Hasil Amandemen
Doktor Zulkifli S Ekomei diketahui mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait berlakunya UUD 1945 hasil amandemen.
-
Nurul Arifin Tidak Ujug-ujug Tawarkan Diri Jadi Wali Kota
Asep Warlan Yusuf juga menekankan agar Nurul Arifin segera mengeluarkan gagasan inovatif untuk berabagai masalah di Kota Bandung
-
Novanto Jadi Tersangka KPK, "Bola Panas" Kini di Kepolisian
Ketua DPR, Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi E-KTP.
-
Anggota DPR Tak Paham Penggunaan Hak Angket
hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah
-
Pakar: Yang Harus Dikejar Warga Negara Tidak Bayar Pajak karena Taruh Aset di Luar Negeri
Jadi wajar kalau pemerintah pun menawarkan tax amnesty kepada mereka
-
Kurang Greget, Pakar Hukum Tata Negara Minta Kewenangan DPD Diperkuat
"Jadi DPD hanya layaknya aksesoris atau pelangkap dalam sistem bernegara di Indonesia," kritik Asep.
-
Orang yang Bernama Asep Tak Hanya di Indonesia Tetapi Juga Ada di Mesir, Brunei, dan Malaysia
Pemilik nama Asep yang tergabung dalam Paguyuban Asep Dunia (PAD) ternyata tidak hanya tinggal di Indonesia.
-
Orangtua Tak Cukup Antar Anak Sampai Gerbang Sekolah
Orangtua jangan hanya mengantar anak sampai depan gerbang sekolah. Orang tua juga harus berinteraksi dengan gurunya.
-
Libatkan Sipil dan Kampus Awasi Dana Desa, Kemendes Dipuji
merekrut pihak universitas sebagai kaum intelektual juga menjadi salah satu solusi yang tepat
