Breaking News:

Revisi UU KPK

Seknas Apresiasi Ditundanya Revisi UU KPK dan Mendorong Partisipasi Publik

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo

Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUN/ABDUL QODIR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Seknas Jokowi mendukung keputusan cerdas dan tanggap Presiden Jokowi untuk menunda revisi UU KPK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo.

Keputusan tersebut, menurutnya, wujud dari kemandirian Presiden dan konsistensi Presiden membaca situasi dari sudut pandang warga negara.

"Kami, Seknas Jokowi dengan tegas mendukung keputusan Presiden untuk terus memperkuat KPK dan bukan malah melemahkan," katanya, Kamis (25/2/2016)

Rambun menilai, belajar dari kasus KPK, Presiden Jokowi perlu menciptakan kanal-kanal partisipasi publik yang dapat memperkuat suara warganegara dalam mendukung dan memperkuat opsi-opsi kebijakan pemerintah.

Bagi Rambun, Indonesia masih memperlihatkan defisit representasi dan partisipasi politik warga dalam tata kelola pemerintahan. Yang berakibat pada rendahnya akuntabilitas serta kontrol publik atas penggunaan sumber daya milik negara.

Partisipasi formal yang ada kurang melibatkan berbagai kelompok warga negara, terutama kelompok–kelompok rentan dan terpinggirkan.

Sekjen Seknas Jokowi, Osmar Tanjung menambahkan dalam isu revisi UU KPK adalah soal seberapa jauh kemandirian dan hak prerogative presiden dihormati oleh semua pihak, termasuk DPR.

"KPK satu soal yang terjauh dalam perimbangan politik antara presiden dan DPR. Masih akan banyak isu lain yang akan menguji relasi politik itu," kata Osmar.

"Oleh karena itu, tolok ukur terpenting adalah sejauh mana wewenang dan keputusan presiden tidak dikecilkan dan digerogoti oleh pihak lain," tambahnya.

Menurut Osmar Tanjung, sudah waktunya suara-suara dan partisipasi publik dapat didukung-diakui oleh pemerintah dan presiden.

Masyarakat mengharapkan kepemimpinan politik Presiden Jokowi, yang berintegritas dan terbuka, tetap berjalan sehingga mampu menjawab kebutuhan dasar warga negara dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.

"Saat pemilu telah usai, partisipasi masih diperlukan terutama untuk memastikan bahwa pemerintah tetap mendengarkan suara rakyatnya, tambahnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved