Jumat, 29 Agustus 2025

Prahara Partai Golkar

Panitia Munaslub Tak Hapuskan Iuran Rp1 M Caketum Golkar

Panitia Munaslub telah berkonsultasi dengan KPK. Nurdin mengatakan iuran tersebut tidak termasuk gratifikasi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Panitia Pengarah (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) memimpin acara Sosialisasi Para Balon Ketua Umum DPP Partai Golkar oleh Panitia Pengarah (SC) Munaslub Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5/2016). Sosialisasi tersebut diikuti oleh keseluruh para bakal calon ketua umum Partai Golkar dan mengambil tema Solid Terkonsolidasi, Efektif Mengemban Misi, Berjaya Dikala Pemilu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Nurdin Halid menegaskan seluruh aturan yang telah ditetapkan DPP Golkar dijalankan secara baik. Termasuk, iuran calon ketua umum Golkar senilai Rp1Miliar.

"Tetap tidak dihapuskan," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Jumat (6/5/2016).

Panitia Munaslub telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin mengatakan iuran tersebut tidak termasuk gratifikasi.

Ia menuturkan gratifikasi yang dimaksud bagi calon ketua umum yang berasal dari pejabat negara. Kemudian mereka mencari suara dengan melakukan politik uang kepada pejabat negara lain.

"Misalkan ketua Golkar yang menjabat sebagai ketua DPRD atau bupati atau gubernur atau walikota, itu masuk gratifikasi," tutur Nurdin.

Menurut Nurdin, pandangan KPK sudah searah dengan konsep SC yang tidak menghendaki politi uang. Ia pun mennyampaikan rasa terimakasih kepada KPK atas masukannya tersebut.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan