Komisi X Setuju Wacana Kebijakan Full Day School Tapi Ada Syaratnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI memberikan catatan terkait wacana kebijakan Full Day School (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku setuju dengan gagasan FDS. Alasannya, waktu di sekolah lebih lama sehingga target-target kurikulum bisa dituntaskan sesuai tujuan pendidikan nasional.

"Dan memperkecil dampak negatif budaya negatif yang berkembang di luar dunia pendidikan," kata Fikri melalui pesan singkat, Selasa (9/8/2016).

Namun, Fikri memberi catatan di antaranya sarana prasarana edukasi harus segera dilengkapi sesuai tuntutan kurikulum.

Kemudian memberikan ruang yang luas serta apresiasi kepada guru kreatif dan berprestasi. Bila tidak, sekolah akan membosankan bagi siswa dan guru.

"Bila dua syarat itu belum dipenuhi untuk sekolah, berarti untuk melaksanakan sistem FDS ini perlu dipilih sekolah yang sudah disiapkan lebih dulu, jangan paksakan semua sekolah harus menerapkannya," kata politikus PKS itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah menilai kebijakan tersebut perlu kajian mendalam. Ia mengingatkan komunikasi intensif anak dengan orangtua juga perlu diperhatikan. Apalagi, terdapat anak yang membantu keluarga.

"Yang sederhana saja, menjaga barang dagangan. Untuk keluarganya mendukung perekonomian. Sudah dihitung belum konsekuensi logis. Kalau belum akan mendapatkan ekses. Saya minta itu yang dilakukan," kata Politikus Golkar itu.

Ia mengingatkan agar jam belajar seharian itu tidak membuat anak didik menjadi letih. Hal perlu diperhatikan lainnya yakni makan siang pelajar.

Sebelumnya, pemerintah masih mengkaji kebijakan Full Day School (FDS) atau sekolah seharian penuh, dari mulai jam 06.30 WIB sampai jam 17.00 WIB. Sebagai langkah awal, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, kebijakan itu akan diterapkan hanya di sejumlah sekolah percontohan.

Kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016), ia mengatakan gagasan penerapan kebijakan proyek percontohan itu, adalah saran dari Wakil Presiden, untuk melihat reaksi masyarakat.

"Saya sudah konsultasikan ke beliau (Wapres), dan beliau menyarankan ada semacam pilot project (proyek percontohan) dulu untuk mengetes pasar," katanya.

Namun kapan proyek tersebut akann diterapkan, mantan Rektor Muhammadiyah Malang itu mengaku belum bisa memutuskan. Yang jelas kebijakan tersebut sampai hari ini masih terus dikaji baik-buruknya.