Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Tidak Perlu Diatur Lagi
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah di atur dalam Undang Undang TNI nomor 34 tahun
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Adi Suhendi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/direktur-imparsial-al-araf_20160501_174132.jpg){kind=small}
lihat foto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/F15-eagle-dkmf.jpg)
Aturan tersebut sudah ada di dalam Undang-undang itu sendiri.
Menurut Al Araf ada tiga syarat yang memperbolehkan TNI Turun tangan.
Pertama, ada keputusan politik negara, yaitu keputusan politik Presiden.
Kedua, eskalasi ancaman tergolong mengancam negara.
Ketiga, TNI Turun tangan bila kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasinya.
"Tapi kesemua itu harus ada keputusan presiden, karena UU TNI menyebutkan itu. Harus perintah tertulis," katanya.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Peringatan-17-April-2026.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Bulan-April-2026-dalam-Kalender-Islam-Kemenag.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/sidang-andrie-yunus-dipastikan-terbuka.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Koalisi-Sipil-ke-MK-OK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Gambar-anak-SMA-Indonesia-sedang-mengikuti-tes-kemampuan-akademik-TKA-2025.jpg)