Menteri Bappenas: Percepatan Pembangunan Infrastuktur Capaian 2 Tahun Jokowi-JK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua tahun memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus bekerja untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Melalui Kementerian PPN/Bappenas, strategi pembangunan infrastruktur nasional diarahkan untuk membangun empat dimensi secara menyeluruh.

Yakni, dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

"Infrastruktur yang dibangun harus tepat guna sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan langsung hasil kerja nyata yang diupayakan pemerintah," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kala memaparkan capaian dua tahun kinerja di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Mantan Menteri Keuangan ini menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kementerian PPN/Bappenas fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun.

Dia menjelaskan kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja Kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen) dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada 2015, infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp 290,3 triliun.

Di 2016, nominal tersebut meningkat hingga menyentuh angka Rp 313,5 triliun. Sementara di 2017, anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp 346,6 triliun.

Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 1.500 triliun, angka tersebut masih berada di bawah prakiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yakni Rp 1.978,6 triliun.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan.

Dalam rangka mendorong peran swasta, salah satu skema yang penting adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain skema KPBU, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Menteri Bambang Brodjonegoro telah bergerak cepat untuk memetakan potensi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali.

Terkait hal tersebut, capaian 2015-2016 mencakup dampak langsung pembiayaan ekuitas oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen dan BPJS Kesehatan sebanyak 14 ruas tol sepanjang kurang lebih 700 km.

"Bila ini semua berjalan sesuai yang direncanakan, maka kami berharap tol Trans Jawa dapat diselesaikan pada akhir 2018," jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur sepanjang dua tahun ini.

Dia menjelaskan sejumlah pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam dua tahun ini di antaranya, Rusunawa Terbangun (Unit Sarusun) sebanyak 10.497 pada 2015.

Sedangkan untuk tahun 2016, target berdasarkan rencana kerja Pemerintah 2016 akan ada sebanyak 11.642 Rusunawa Terbangun.

Pembangunan infrastruktur berupa penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan seluas 3.140 Ha di 2015 dan 2.162 Ha untuk 2016.

Kemudian Bantuan Subsidi Perumahan/FLPP sebanyak 76.489 Unit terealisasi pada 2015 dan targetnya di 2016 adalah 87.390 unit.

Capaian pembangunan infrastuktur lainnya, yakni berupa Pembangunan Irigasi di tahun 2015 tercapai 152.402 Ha. Sedangkan target untuk 2016 adalah seluas 60.402 Ha.