Kasus Penyanderaan di Papua, Jusuf Kalla: Pemerintah Akan Tegas ‎Apabila Persuasif Tidak Tercapai

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah mengambil tindakan untuk menyelesaikan penyanderaan 1300 warga yang bermukim di Distrik Tembagapura, Jayapura oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pemerintah mengedepankan langkah persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca: 70 Personel Satpol PP Disiagakan Jaga Trotoar di Tanah Abang

"Polisi dan TNI kan sudah mengusahakan dan juga pemerintah sana untuk menyelesaikan itu secara persuasif, secara dialog," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (14/11/2017).

Jusuf Kalla mengatakan langkah persuasif dilakukan agar penyanderaan dan upaya pembebasan tidak menimbulkan korban yang banyak.

Dalam kasus penyanderaan tersebut pemerintah menurutnya memprioritaskan keselamatan dan kepentingan rakyat.

Baca: Ternyata Pimpinan Saracen Curi Puluhan Data KTP dan Ijazah untuk Buat Akun Facebook Palsu

"Sekarang ini harus dengan persuasif supaya jangan terjadi korban yang banyak,‎" katanya.

Meskipun demikian pemerintah menurut Kalla‎ akan bertindak tegas apabila langkah persuasif yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah. ‎
Termasuk melakukan tindakan represif.

Baca: Zulkifli Hasan: Saya Ini Ketua MPR Sudah Tinggi Banget

"ya harus menyelamatkan rakyat apapun caranya," ujarnya

‎Sebelumnya, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo, menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam atas aksi penyanderaan yang dilakukan atas aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura.

Kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2017), Panglima TNI menyebut pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengintaian di lokasi penyanderaan, sembari berkordinasi dengan Polisi, yang selama ini menangani aksi-aksi oleh KKB di Papua.

"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya, dengan langkah-langkah yang 'soft' (red: lunak) bersama kepolisian, apabila langkah soft tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," katanya.