Disesalkan Sikap Golkar Tak Tetapkan Pengganti Setya Novanto Sebagai Ketua DPR RI

Golkar memiliki "segudang" sumber daya manusia yang handal memimpin lembaga legislatif kita, baik dari tokoh usia muda, usia matang dan dari usia tua yang masih produktif dan kritis.

Oleh karena itu, pengangkatan Plt Ketua DPR RI sejatinya dilakukan sesegera mungkin.

Bila ada sementara pandangan yang mengatakan bahwa, tiadanya Setya Novanto memimpin DPR RI tidak mengganggu kinerja karena kolektif kolegial, diategaskan itu sangat sulit diterima akal sehat.

"Bila itu alasannya, berarti dari awal tidak perlu ada Ketua DPR RI sehingga tidak ada sejumlah biaya yang terkait dengan tunjangan, pengawal, ajudan dan fasilitas oleh karena jabatan sebagai Ketua DPR RI pada setiap tahun anggaran. Ini bisa menjadi penghematan APBN," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, dirinya menghormati langkah Partai Golkar atas nasib Ketua DPR Setya Novanto.

"Kita menghormati apapun langkah yg akan ditempuh oleh Golkar. Tentunya resiko apapun sudah diperhitungkan oleh Golkar, kami tidak bisa ikut campur karena memang koridor hukum memungkinkan untuk melakukan praperadilan," kata Dadang saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Namun dirinya khawatir soal citra DPR yang dihubungkan dengan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menjerat Novanto.

"Kalau berkenaan dengan citra DPR tentu ini kan ujian paling berat bagi DPR, sepanjang sejarah DPR. Citra DPR sudah tidak karuan di mata rakyat, ini pekerjaan rumah yang berat bagi kepemimpinan DPR ke depan termasuk tentunya bagi semua anggota DPR," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI ini meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk mengukur kelayakan pimpinan DPR dari sisi etika.

"Kami akan menghormati apa nanti yang diputuskan oleh MKD," katanya.(*)