'Pemerintahan Jokowi-JK Masih Lemah dalam Penegakan Hukum'
Lembaga kajian kebijakan independen, PARA Syndicate menilai pemerintah masih lemah dalam memaksimalkan penegakan hukum di tanah air.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga kajian kebijakan independen, PARA Syndicate menilai pemerintah masih lemah dalam memaksimalkan penegakan hukum di tanah air.
Pengamat PARA Syndicate Jusuf Suroso, mengatakan berbagai program prioritas mulai menggeliat hasilnya khususnya pembangunan fisik pada infrastruktur, tetapi sayang keberhasilan tersebut belum diikuti bidang lainnya seperti menjamin adanya kepastian hukum warganya.
"Negara lamban dan terkesan kurang tegas setiap kali menghadapi ragam persoalan hukum warganya," ucap Jusuf, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Baca: KPK Masih Selidiki Pihak yang Membantu Pelarian Setya Novanto
Menurut Jusuf, hingga jelang akhir tahun ini beberapa kasus hukum masih menggantung, seperti persoalan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, kasus Kamisan di depan istana, hingga masalah pelanggaran HAM masa lalu.
"Dengan begitu, maka pada akhirnya perwujudan Indonesia sebagai negara hukum masih jauh panggang dari api," tutur Jusuf.
Jusuf berharap, ke depan penegakan hukum tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum terhdap pelaku yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
